Belanja Daerah Dipangkas Rp9 Triliun, Bobby Nasution Dorong KUR dan KPP Jadi Penopang Ekonomi Sumut
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution
MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya inovasi daerah dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat tahun depan. Ia mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai langkah strategis untuk menutup celah penurunan belanja pemerintah.
Menurut Bobby, total pengeluaran Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumut akan berkurang sekitar Rp9 triliun akibat kebijakan penyesuaian TKD. Sementara itu, Sumut tetap ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,8% hingga 7,2% pada 2026.
> “Otomatis, pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi. Karena itu, perlu ada penopang baru, salah satunya KUR dan KPP. Pemerintah daerah harus memastikan pemanfaatannya maksimal dan tepat sasaran,” ujar Bobby usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Selasa (21/10/2025).
Bobby mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR di Sumut hingga kini mencapai Rp11 triliun, menempatkan provinsi ini di posisi kelima nasional—di bawah Sulawesi Selatan. Padahal, dengan jumlah penduduk dan pelaku UMKM yang besar, Sumut semestinya bisa menempati posisi lebih tinggi.
> “Masih ada daerah yang belum mendata UMKM-nya dengan baik. Ini penting agar akses KUR lebih merata dan perekonomian masyarakat benar-benar tumbuh,” tegas Bobby.
Dalam kegiatan tersebut, sekitar 1.000 debitur di Sumut mengikuti akad massal pemanfaatan KUR dan KPP. Bobby berharap jumlah penerima terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan target nasional. Ia juga menekankan agar bank-bank daerah mempercepat realisasi penyaluran kredit produktif tersebut.
> “Semakin banyak debitur, semakin besar dampaknya bagi perekonomian kita. Ini bukan sekadar program kredit, tapi penggerak ekonomi rakyat,” jelasnya.
Bobby menambahkan, akses KUR kini semakin luas, tidak hanya untuk pelaku usaha kecil dan mikro, tetapi juga Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sementara itu, KPP ditujukan bagi kontraktor, pengembang, dan penyedia bahan bangunan guna mendukung Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
> “Daripada anak muda terjerat pinjaman online atau jadi TMI ilegal, lebih baik diarahkan memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa memanfaatkan KPP untuk mendukung program perumahan nasional,” ujar Bobby.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan tambahan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan. Ia meminta kepala daerah mendorong partisipasi kontraktor lokal dalam program ini.
> “Kredit Program Perumahan merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” kata Airlangga secara virtual dari Surabaya.
Kegiatan Akad Massal 800.000 KUR dan KPP juga dihadiri di Surabaya oleh Menteri P2MI Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Di Medan, turut hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudi B. Hutabarat, dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong. (Reza)
Pos Terkait
