Gus Irawan Bahas Prabowonomics Pemerintah Ingin Rakyat Berdaulat Secara Ekonomi
Gus Irawan Pasaribu
MEDAN, kaldera.id – Politisi Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu menyinggung beberapa hal terkait kebijakan ekonomi pemerintah saat ini. Menurutnya, berbagai kebijakan Presiden Prabowo menyasar ekonomi yang berdaulat di tangan rakyat ternyata mendapat perlawanan sangat keras.
Gus Irawan Pasaribu yang kini jadi Bupati Tapsel, berbicara di hadapan media di Q-Padel Jl. Bunga Asoka, kemarin. Q-Padel ini adalah lapangan padel yang dulunya bernama QS Futsal. Usai mencoba beberapa game dengan tim Bank Sumut, Gus Irawan menyempatkan diri memberikan pandangan-pandangannya tentang perekonomian terkini.
Dia mengatakan apa yang dilakukan Presiden Prabowo saat ini memang sesuai konsep yang diamanahkan almarhum Soemitro Djojohadikusumo sebagai begawan ekonomi. Gus Irawan mengatakan aliran ekonomi Prabowo ini lebih dikenal sebagai Prabowonomics dengan penguatan pada ekonomi kerakyatan.
“Ya menurut saya wajar saja kalau sekarang Pak Prabowo mengedepankan pemikirannya membangun ekonomi kerakyatan lalu mendapat tantangan luar biasa dari penganut kapitalis,” jelasnya.
“Saya kira memang tidak akan bisa ini kita pertentangkan atau takkan bisa bertemu kalau tidak ada adjustment antar mazhab. Pak Prabowo ini antitesis dari kapitalis. Karena memang sudah terlalu lama kita meninggalkan konstitusi yang sebetulnya. Kalau mau jujur sudah melanggar UUD 1945 terutama pasal 33,” kata Gus Irawan.
Dia mengungkapkan seharusnya sesuai UU, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. “Sudah pasti bukan kapitalisme pasti bukan liberalisme ya kan. Makanya sekarang coba lihat praktik ekonomi kita selama ini. Yang besar makan yang kecil.”
Jika perekonomian disusun sebagai usaha bersama artinya harus memberikan kesempatan yang sama untuk tiap orang, faktanya selama ini bukan begitu. “Nah kemudian juga kita lihat ayat 2 pasal 33 disebutkan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Ini yang kemudian diluruskan oleh Presiden kita . Seterusnya ayat 3, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Menurut Gus Irawan, inilah kemudian yang dikembalikan Presiden Prabowo dengan mengatur perekonomian sedemikian rupa melalui berbagai kebijakan pemerintah baik dengan program prioritas makan bergizi gratis, koperasi merah putih, mendirikan sekolah Garuda, sekolah rakyat serta pemerataan perekonomian.
“Saya sudah menduga pasti akan ada perlawanan karena besar karena selama ini, mereka penganut oligarki dan korporasi besar sudah nyaman betul dengan liberalisme. Mereka bisa memangsa yang kecil, membunuh ekonomi kecil, memangsa yang bisa dikendalikan, mengambil untung sebesar-besarnya,” ungkapnya.
Gus Irawan menceritakan salah satu yang sangat dilawan oleh para oligarki dan penganut kapitalis adalah keinginan Prabowo membentuk Badan Ekspor. Dimana semua kegiatan ekspor harus tercatat oleh negara. Tidak ada lagi under invoicing atau transfer pricing yang sudah dinikmati berpuluh tahun.
Memang saat ini pemerintah sedang berupaya menutup kebocoran dari transaksi ekspor. “Pak Presiden faham bahwa kebocoran penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam sudah terlalu besar. Negara dikadalin. Puluhan tahun melakukan praktik curang dalam bentuk transfer pricing. Praktik manipulasi harga transaksi barang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (misalnya, anak perusahaan) untuk menghindari pajak. Biasanya dilakukan dengan melaporkan harga jual ekspor yang jauh lebih rendah dari harga pasar ke negara, kata Gus Irawan.
Karena wacana ini mulai ditertibkan, maka mulailah oligarki bermain, jelasnya. “Kemarin misalnya harga TBS (tandan buah segar) sawit itu merosot harganya. Dari Rp3.200 menjadi Rp2.400 per kg. Kita faham ini bentuk perlawan. Saya tanya ke petani, mereka bilang turun terus. Kemudian saya yakinkan tenang saja, karena sebentar lagi akan naik. Jadi penurunan harga itu semacam shock yang dijalankan para oligarki sebagai ultimatum bagi pemerintah ketika Badan Ekspor ini dijalankan,” ucap Gus Irawan.
Begitu juga dengan under invoicing dalam ekspor yang sudah puluhan tahun berjalan. “Saya kasi contoh sederhana. Nilai ekspor komoditas kita yang tercatat misalnya Rp100.000 lewat Singapura. Namun tujuan akhirnya adalah ke Jerman dengan harga Rp200.000. Tapi di invoice itu tetap Rp100.000. Coba bayangkan setengah dari potensi penerimaan negara hilang. Maka wajar selama ini praktik kong kali kong berjalan tanpa pengawasan. Sumber daya alam habis tapi dimanfaatkan orang per orang,” tuturnya.
Dia mengatakan tekanan oligarki itu tak menyurutkan langkah Presiden. “Semua akan dijalankan. Kementerian akan buat aturan yang mencatat ekspor hasil sumber daya alam kita dengan baik. Negara kita kaya sumber daya tapi kenapa miskin, kenapa dicurangi terus, itu yang coba ditertibkan Presiden.”
“Coba dulu kita renungkan ya. Renungkan bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo ini adalah sesuatu yang sesuai dengan konstitusi yang memang dicita-citakan oleh pendiri bangsa,” katanya. Semangat ekonomi kerakyatan, menurut Gus Irawan, sejujurnya jika dihadapkan pada gerakan ekonomi berkeadilan sudah sesuai tuntunan agama.
Dalam Islam saja, kata Gus Irawan, tidak boleh ada seorang muslim kelaparan di tengah muslim yang kekenyangan dan tidak boleh ada yang kekurangan di tengah saudaranya yang berkecukupan. “Saya melihat konstitusi kita yang dijalankan Pak Prabowo sekarang diinisiasi konsep Islam barangkali begitu. Banyak hal yang bisa kita fahami dari konsep Prabowonomics. Coba lihat, dulu petani itu kesulitan. Sekarang mereka tersenyum lebar,” kata Gus Irawan.
Salah satu contohnya adalah ketika pemerintah menetapkan harga gabah kering panen Rp6.500. “Mana pernah selama ini harga sampai segitu. Cuma Rp4.000 sampai Rp5.000. Sekarang sudah Rp6.500. Bahkan pemerintah juga mendorong produksi jagung dengan insentif pembelian cukup besar,” jelasnya.
Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung sebesar Rp5.500 per kg untuk kadar air 18–20%. Kebijakan ini diatur melalui Inpres guna melindungi petani dari anjloknya harga. Perum Bulog diwajibkan menyerap hasil panen dan menjaga stabilitas harga dasar tersebut di tingkat petani. Mereka harus menyerap hasil panen jagung secara masif guna memastikan petani mendapatkan harga yang layak dan mencegah permainan tengkulak.
“Itu semua kan untuk rakyat. Nah kalau di Tapsel itu sekarang sedang massive gerakan 1.000 kolam berikutnya juga gerakan 10.000 hektar jagung. Jadi di Tapsel seperti yang saya sampaikan sebelumnya, semua lahan kosong akan ditanami jagung. Karena pangsa pasarnya sangat terbuka,” jelasnya.
“Jadi Prabowonomics adalah gerakan ekonomi kerakyatan. Keberpihakan kepada rakyat, termasuk kepada petani. Saya harus sampaikan ucapan terimakasih dari lubuk hati paling dalam kepada Presiden karena suku bunga KUR (kredit usaha rakyat) di daerah bencana seperti Tapsel ditetapkan 0 persen. Syaratnya sama dengan KUR pada umumnya. Inilah salah satu yang menyemangati kami di Tapsel mendorong penanaman jagung. Warga terdampak bencana diminta menamam jagung dengan modal 0 persen tadi. Jadi sekali lagi terimakasih kepada Bapak Presiden yang sangat peduli dengan kesulitan warga,” jelasnya.
Menurutnya, praktik pembiayaan usaha rakyat selama ini tergolong lucu karena di negeri ini kredit untuk perusahaan besar dikasi bunga rendah, kemudian untuk rakyat kecil ditetapkan suku bunga tinggi, namun kemudian Presiden Prabowo mengubah itu dengan meminta otoritas keuangan membuat regulasi agar suku bunga bagi rakyat kecil pun harus rendah.
Sekali lagi, Gus Irawan yakin untuk menerapkan kebijakan pro rakyat akan mendapat perlawanan. Apalagi jika regulasi menghabisi peran para oligarki, jelasnya. Selain hal tersebut, dia juga mencontohkan persoalan ternak ayam pedaging dan petelur ]yang masih dikuasai kartel .
“Ada satu perusahaan asing membangun kemitraan dengan peternak. Kemudian si penernak difasilitasi kandang, dikasi bibit serta pakan. Tapi kemudian harganya saat panen dipatok hanya Rp26.000 per kg. Padahal di pasar harganya bisa mencapai Rp41 ribu. Di sini peternak dirugikan. Namun jika peternak tidak mau ikut aturan itu akan diserbu dengan kekuatan mereka,” ungkap Gus Irawan yang sekarang juga sedang menjajaki pengembangan ternak ayam skala besar di Tapsel untuk memasok bahan baku makan bergizi gratis.
“Lalu saya coba jajaki dengan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Mereka ini juga membangun kemitraan dengan masyarakat di daerah. Walaupun harga sudah disepakati dengan peternak namun kalau di pasar harganya di atas kontrak mereka mau membayar 30 persen dari kelebihan harga di pasar. Ini masih bisa diterima. Beda dengan perusahaan asing tadi yang mematok ke peternak sesuai harga kontrak. Kalau tidak mau dijual ke mereka, akan dengan berbagai cara menekan peternak,” urai Gus Irawan Pasaribu.
Inilah kapitalisme itu, katanya.” Inilah liberalisme. Menekan usaha rakyat untuk keuntungan korporasi. Banyak jenis usaha lain seperti ini karena sesungguhnya melanggar konstitusi.”
Gus Irawan mengakui harus mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo karena baru inilah ada presiden yang ingin meluruskan sistem ekonomi mengembalikan ke pasal 33 UUD 1945 walau ditekan kelompok liberalis dan penguasa oligarki.
