Asri Ludin Minta PLN Cek Legalitas Eks HGU Sebelum Tambah Sambungan Listrik
Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan
MEDAN, kaldera.id — Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan meminta PT PLN memastikan kejelasan status lahan, khususnya kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU), sebelum melakukan perluasan sambungan listrik kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Asri saat menghadiri Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes), Fasilitasi Penyiapan Lahan, serta Penyelesaian Perizinan di Aula Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Medan, Rabu (7/10/2026).
Menurut Asri, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendukung penuh perluasan akses listrik, termasuk penambahan sambungan bagi 105 rumah di lima desa yang hingga kini belum menikmati layanan listrik secara optimal. Namun, legalitas lahan tetap harus menjadi perhatian agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kalau listrik mau diberikan, kita harus pastikan dulu alas haknya jelas. Kita ingin membantu masyarakat, tetapi jangan sampai kenyamanan hari ini justru meninggalkan masalah untuk masa depan,” ujar Asri.
Asri juga menyoroti masih adanya pelaku UMKM yang beroperasi di pinggir jalan dan telah memperoleh sambungan listrik, meski lokasi usahanya belum sesuai dengan penataan kawasan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dibenahi agar sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI yang mendorong penataan lingkungan secara berkelanjutan.
“UMKM tetap harus kita dukung. Pemkab siap menyiapkan tempat bagi UMKM dan mendorong sambungan listrik resmi. Jadi usaha masyarakat tetap berjalan, tetapi penataan kawasan juga tidak kita tinggalkan,” katanya.
Selain itu, Asri meminta kualitas layanan listrik bagi pelanggan resmi menjadi perhatian serius. Ia mengaku masih menerima laporan adanya pemadaman berulang di sejumlah wilayah, sementara penggunaan listrik di kawasan yang belum tertata justru berjalan tanpa kendala.
“Jangan sampai masyarakat yang resmi menjadi pelanggan terus mengalami gangguan, sementara penggunaan arus di tempat yang belum tertata justru berjalan. Kita ingin pelayanan listrik yang adil dan bisa diandalkan,” tegasnya.
Asri menilai listrik bukan hanya kebutuhan penerangan, tetapi juga faktor penting yang mendukung pendidikan, aktivitas rumah tangga, pertumbuhan UMKM, dan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tumanggor menyebut akses listrik berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini terdapat 117 usulan lokasi Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumut.
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengungkapkan rasio elektrifikasi Sumut telah mencapai 99,86 persen. Pada 2026 terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes yang tersebar di 23 kabupaten/kota.
“Sekitar 44 persen atau 47 lokasi berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal,” ujarnya.
Menurut Andriah, strategi percepatan elektrifikasi dilakukan melalui perluasan jaringan distribusi, pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual.
General Manager PLN UID Sumut Rizky Mochamad menegaskan PLN siap menjalankan pembangunan infrastruktur Lisdes. Namun, dukungan pemerintah daerah tetap dibutuhkan, terutama terkait akses lahan, perizinan, dan koordinasi sosial.
“Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya,” kata Rizky. (Reza)
Pos Terkait
