JAKARTA, kaldera.id- Kementerian Agama (Kemenag) terus memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji 1441H/2020M.
Bersamaan dengan hal tersebut, Kemenag juga telah menyiapkan dua skema penyelenggaraan haji tahun ini.
Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan, Pemerintah Indonesia mempersiapkan dua skenario pelaksanaan haji tahun ini, yaitu tetap diselenggarakan atau dibatalkan.
“Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji, termasuk perkembangan pembatasan ibadah yang dilakukan Saudi di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kami juga menyiapkan mitigasi kalau pelaksanaan ibadah haji dibatalkan oleh Pemerintah Arab Saudi,” ujar Fachrul di dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2020).
Di sisi lain, proses persiapan penyelenggaraan haji di dalam negeri masih terus berjalan, seperti pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) oleh jemaah haji. Kemenag mencatat, sampai dengan Jumat (27/3) ini, sudah ada sebanyak 83.337 jemaah yang telah melakukan pelunasan BPIH.
Untuk tahap awal pelunasan sendiri, akan terus berlangsung hingga 30 April 2020 mendatang. Namun, jika kemudian penyelenggaraan haji akhirnya dibatalkan, maka Kemenag akan mengembalikan dana BPIH yang dibayarkan oleh jemaah.
“Jika ternyata haji tahun ini dibatalkan, dana yang disetorkan saat pelunasan BPIH dapat dikembalikan lagi ke jemaah,” papar Fachrul.(kontan/tim)
