MEDAN, kaldera.id – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut meragukan niat Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution yang ingin membeli seribu ton beras untuk dibagikan kepada masyarakat yang terkena dampak sosial atas penyebaran virus corona.
Ketua KNPI Sumut, Samsir Pohan menyebut penduduk Kota Medan saat ini sekitar 2,8 juta jiwa. Tentunya harus jelas siapa saja yang akan menerima bantuan tersebut. Berapa rumah tangga yang akan dibagi?
“Apa kriteria penerima, harus jelas semua. Jangan jadi polemik baru ditengah masyarakat,” kata Samsir, Senin (30/3/2020)
Ia mempertanyakan siapa pihak yang akan bertanggungjawab atas rencana pembelian beras sebanyak seribu ton itu.
“Siapa yang akan belanja beras sebanyak itu. Kalau belanja langsung bagaimana teknisnya. Jangan sampai ada monopoli. Kalau pakai sistem lelang, kapan akan dilelang? Jangan sampai ada celah korupsi,” tuturnya.
Samsir meminta Dinas Ketahanan Pangan harus dapat memastikan kesiapan kebutuhan pangan untuk warga kota Medan jika sewaktu-waktu diputuskan karantina wilayah.
“Kami menilai sosisalisasi belum maksimal di Sumatera Utara khususnya kota Medan. Saran saya, berdayakan kepling dan kelompok masyarakat (civil society), buat flyer atau brosur dan sebar secara massif. Kerjasama dengan IDI dan maksimalkan fungsi puskesmas,” bebernya.
Samsir menambahkan, di UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tepatnya di Pasal 52, maka kebutuhan hidup menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
“Itupun kalau kondisinya lockdown. Sementara Pemko Medan mau beli beras, takutnya tumpang tindih dengan terjemahan Inpres 4/2020 tentang realokasi anggaran percepatan penangan COVID-19. Seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani, realokasi ini rawan dikorupsi,” tuturnya. (reza sahab)
