Cegah Korupsi, Sistem Pembayaran Diarahkan ke Digitalisasi

Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution
Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution

MEDAN, kaldera.id – Menutup peluang korupsi di lingkungan Pemko Medan, sistem pembayaran digital di beberapa sektor yang rawan akan diterapkan. Dengan begitu, peluang tindakan tersebut menjadi tertutup.

Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution menilai, tindakan korupsi merupakan penyakit mental yang sejak lama sudah terjadi. Apabila terus dibiarkan, maka akan memberikan efek yang sangat bahaya.

“Ini menjadi sebuah penyakit mental yang kalau tidak bisa diubah dari sekarang bisa memberikan efek yang sangat bahaya. Kami dari Pemko Medan terus berupaya menutup lubang tindak pidana korupsi sekecil apapun. Salah satunya dengan mengubah sistem digitalisasi. Saya yakin sistem baru ini secara perlahan akan merubah mental korupsi, karena dengan sistem digitalisasi akan memperkecil peluang untuk korupsi,” ungkapnya ketika menjadi narasumber dalam acara bimtek & kolaborasi pembinaan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang digelar GMKI Kota Medan, di Gedung GMKI Medan, Jalan Iskandar Muda, Medan Petisah, Kamis (10/6/2021).

BACA JUGA :  Lulus Administrasi, 97 Pelamar Calon Direksi PUD Milik Pemko Ikut Fit and Proper Test

Selain mencegah tindak pidana korupsi, penerapan digitalisasi juga semakin mempercepat pelayanan dan mencegah terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu digitalisasi yang sudah diterapkan, pembayaran parkir kendaraan.

“Meskipun baru beberapa ruas jalan saja yang diterapkan, hasilnya sudah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Sistem ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga mencegah terjadinya kebocoran PAD,”ujarnya.

Penerapan sistem digitalisasi juga telah dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa serta proyek. Dengan sistem ini, maka pimpinan OPD tidak perlu lagi bertemu secara langsung dengan penyedia barang dan jasa ataupun kontraktor yang mengerjakan proyek.

“Dengan sistem digitalisasi yang ada saat ini pimpinan OPD tidak perlu lagi bertemu langsung dengan kontraktor. Ini menutup terjadinya suap,” tambahnya.(reza)