MEDAN, kaldera.id- Menjelang Musyawarah daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) muncul sejumlah nama tokoh yang akan memimpin partai besutan Presiden ke-6 RI itu. Salah satu nama yang muncul yaitu nama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Menanggapi hal tersebut, Edy mengatakan wajar saja jika orang mendaulah dirinya untuk memimpin partai berlambang Mercy itu.
“Orang sah sah aja, tanyaklah aku mau atau tidak,” ujar Edy di rumah dinasnya Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (6/10/2021).
Mantan Pangkostrad itu mengatakan, sebagai Gubernur dirinya tidak mungkin menjadi ketua Partai Politik (Parpol). Sebab menurutnya, masih banyak pekerjaan yang perlu menjadi prioritas.
“Ya tidaklah, masak gubernur jadi ketua. Satu aja, ngurusin kalian aja susah,” sebutnya.
Meski begitu, saat disinggung soal Wakil Gubernur (Wagubsu) Musa Rajeksah yang merupakan pimpinan Partai Politik. Edy menyebutkan, hal itu karena Wagubsu memiliki banyak waktu luang dibandingkan dirinya.
“Kan banyak waktu luangnya. Tapi kalau gubernur megang kenderaan nahkodanya itu, marah nanti Pangdam, Kapolda ini,” pungkasnya.
Nama-nama yang akan memimpin Partai Demokrat Sumut ini mengemuka dalam Rapat Konsolidasi DPN, Satgas dengan DPD dan DPC Bintang Muda Indonesia (BMI) Sumatera Utara di Sekretariat BMI Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Minggu (3/10/2021).
Beberapa nama terus bermunculan seperti Lokot Nasution, Herri Zulkarnain bahkan beberapa nama seperti Edy Rahmayadi hingga Akhyar Nasution.
Diantara nama itu secara pribadi, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Bintang Muda Indonesia (BMI), Gomgom J Sihombing menyebutkan terdapat beberapa nama yang sangat mumpuni dalam bidang politik seperti Edy Rahmayadi maupun Akhyar Nasution.
Dua nama ini memiliki karakter yang sangat cocok karena dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara dan memiliki treck record mengorganisir masyarakat dalam jumlah besar.
Pada sisi lain, Gomgom mengungkapkan sosok Lokot Nasution juga dikenalnya sebagai pribadi yang baik. Akan tetapi dibanding Edy dan Akhyar, namanya masih dianggap kurang dikenal oleh masyarakat Sumatera Utara. Sementara nama Herri Zulkarnain, sudah tidak lagi layak memimpin Partai Demokrat.
“KLB di Sibolangit menjadi tolak ukur bahwa beliau gagal menjadi pemimpin Partai Demokrat di Sumatera Utara. Tak mungkin KLB bisa terjadi kalau seluruh kader solid di bawah kepemimpinan beliau,” ungkapnya.
Namun, Menurutnya BMI tidak akan memunculkan nama untuk didukung secara langsung pada Musda tersebut.
“Siapa pun Ketua DPD Partai Demokrat Sumut terpilih lewat musda tersebut tetap kita dukung. BMI tetap loyal terhadap aturan Partai Demokrat dan kepada Ketua Umum AHY,” ujarnya.
Namun, mereka berharap kriteria calon Ketua DPD Partai Demokrat Sumut adalah sosok yang paham karakter politik di Sumut dan merupakan sosok yang mumpuni dalam mengorganisir masyarakat.
“Harus yang memiliki kualitas, memahami Sumatera Utara sebagai daerah yang unik dalam sisi politik dan benar-benar mengenal Sumatera Utara,” katanya.
Gomgom menjelaskan, Partai Demokrat sangat berpeluang untuk kembali meraih kejayaan seperti yang mereka rasakan pada 2 periode lalu. Akan tetapi hal itu tidak dapat dilakukan jika sosok pemimpin yang muncul tidak mampu mengimbangi akselerasi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Pemimpin Partai Demokrat di tingkat daerah harus mampu menambah citra partai yang terbangun oleh ketokohan Ketua Umum AHY. Hal ini hanya akan bisa diraih di tingkat daerah dengan kualitas personal dari sosok yang ingin maju menjadi Ketua DPD Sumatera Utara,” jelasnya.(finta rahyuni)
