MEDAN, kaldera.id – Sekretaris Komisi II DPRD Medan, Dhiyaul Hayati mengaku sangat miris dengan nasib honorer di RSUD Pirngadi Medan. Pasalnya, meskipun berstatus Badan Layanan Usaha, honor mereka dibawah Upah Minimum Kota (UMK).
Menurutnya, hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi ini. Bahkan, honor kepala lingkungan saja sudah sesuai dengan UMK.
“Harus diupayakan agar honor sesuai UMK. Sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Rasanya tidak mungkin gaji rendah, tapi dituntut untuk pelayanan prima dan mutu pekerjaan lebih baik,” ungkap Dhiyaul kepada wartawan, kemarin.
Dia juga melihat adanya potensi atau sumber dana lain yang bisa digunakan oleh pihak RSUD Pirngadi
Medan. Salah satunya, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat.
“Ini harus dikejar ke pusat. DAK ini bisa dialokasikan ke Rumah Sakit Pirngadi, baik fisik maupun non fisik. Sehingga bisa membantu untuk meningkatkan layanan dan kinerja pegawai dan nakes di RS Pirngadi,” pungkasnya. (reza)
