Dinas Sosial Diminta Melek Teknologi Benahi Layanan Masyarakat

Sekretaris Komisi II DPRD Medan, Dhiyaul Hayati
Sekretaris Komisi II DPRD Medan, Dhiyaul Hayati

MEDAN, kaldera.id – Dinas Sosial Kota Medan diminta melakukan inovasi upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Apalagi saat ini, banyak pemindahan program dari sekretariat Pemko Medan ke Dinas Sosial.

Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Medan, Dhiyaul Hayati, Dinas Sosial Kota Medan selayaknya menerapkan pelayanan online. Sebab, dinas ini menangani berbagai bantuan pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat banyak.

Dipaparkanya pada 2021, dinas sosial mendapatkan pemindahan program pelayanan jasa. Kemudian, bantuan-bantuan sosial sebelumnya di bawah sekretariat daerah.

Begitu juga kube, bantuan sosial rumah ibadah dan lainnya. Sehingga anggaran menjadi berlipat-lipat. Tentunya dalam hal ini diperlukan manajemen yang baik. Dengan begitu ketika mendapatkan permasalahan, seperti dana maghrib mengaji bisa langsung teratasi.

“Saya sering menerima laporan masyarakat terkait bantuan sosial. Masyarakat kerap kebingungan bertanya kemana. Akhirnya mereka datang ke anggota dewan. Pihaknya pun mengadvokasi masyarakat terkait bantuan sosial kepada instansi terkait maupun pihak kecamatan,” ungkap Dhiyaul Hayati kepada wartawan, Jumat (4/2/2022).

Dia mencontohkan, baru -baru ini menerima laporan warga yang mengeluhkan dana maghrib mengaji belum keluar. Pihaknya langsung konfirmasi ke dinas sosial. Sehingga, diketahui apa permasalahannya. Diketahui ada id nya tidak valid. Nomor rekeningnya kurang angka atau nomor rekeningnya pakai huruf.

BACA JUGA :  Ihwan Ritonga: Guru Juga Butuh Liburan

Kemudian dikordinasikan lagi dengan kecamatan-kecamatan. Apakah data-data yang tidak valid itu dikembalikan kecamatan atau tidak. “Saya pikir ini yang harus kita benahi manajemennya. Perlu dibuat alurnya. Jadi, warga memperoleh kemudahan. Tahu alurnya jika ingin bertanya,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini banyak program pemerintah yang tidak diketahui masyarakat. Salah satunya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Walaupun kube sangat terbatas, tapi masyarakat perlu mengetahui kalau program ini ada. Tentunya perlu dikomunikasikan dan di sosialisasi.
Seperti yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. Mereka mulai menggunakan IT untuk pelatihan-pelatihan ke masyarakat.

“Manfaatkan media sosial untuk memberikan informasi dan sosialisasi. Jadi, masyarakat tahu dan memanfaatkan program tersebut. Ini yang harus diperbaiki ke depannya,” tambahnya.

Politisi PKS ini juga memaparkan, masih banyak program pemerintah yang tidak diketahui masyarakat.

“Jangan lagi ada warga menumpuk datang ke kantor. Buat layanan informasi sekalian bisa tanya jawab. Pelayanan di dinas sosial harus dibenahi. Sehingga masyarakat mendapat informasi yang jelas. Begitu juga koordinasi dengan OPD lainnya,” pungkasnya.(reza)