Pemko Anggarkan Rp14 Miliar Lebih Penanganan 550 Balita Stunting di 20 Kecamatan

Walikota Medan, Bobby Nasution berinteraksi dengan salah satu balita penderita stunting di Kota Medan beberapa waktu lalu. Pemko Medan telah menganggarkan Rp14 miliar lebih untuk penanganan 550 balita penderita stunting di 20 kecamatan
Walikota Medan, Bobby Nasution berinteraksi dengan salah satu balita penderita stunting di Kota Medan beberapa waktu lalu. Pemko Medan telah menganggarkan Rp14 miliar lebih untuk penanganan 550 balita penderita stunting di 20 kecamatan

 

MEDAN, kaldera.id – Pemko Medan menganggarkan sebesar Rp14.878.011.827 untuk penanganan 550 balita penderita stunting di 20 kecamatan di Kota Medan.

Anggaran tersebut terdiri atas intervensi gizi spesifik sebesar Rp 2.678.011.827 dan Intervensi gizi sensitif sebesar Rp12.200.000.000. Intervensi gizi spesifik meliputi kegiatan pemberian makanan tambahan bagi bayi gizi buruk/gizi kurang, pelaksanaan pos gizi melalui anggaran dana kelurahan, pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi terkait pencegahan stunting, asi eksklusif, pemberian MP-ASI, gerrmas, tata laksana gizi buruk, pemantauan dan promosi pertumbuhan, dan gerakan gemar makan ikan. Sedangkan intervensi gizi sensitif meliputi kegiatan peningkatan penyediaan air minum yang aman dan peningkatan penyediaan sanitasi layak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Medan, Benny Iskandar mengatakan, sebelum menyusun program tersebut, Pemko Medan telah melakukan analisis situasi. Hasilnya menunjukkan, per Februari 2022, terdapat 550 balita stunting di 20 kecamatan dan hanya Kecamatan Medan Baru yang bebas stunting.

“Kecamatan dengan jumlah balita stunting tertinggi yaitu Medan Belawan, Kelurahan Belawan Pulau Sicanang,” ungkap Benny saat kegiatan Rembuk Stunting 2022 di Hotel Grand Mercure, Selasa (31/5/2022).

Pemko Medan juga mengidentifikasi kendala dan rekomendasi terkait 29 cakupan layanan essensial dan 35 cakupan layanan supply dengan sasaran meliputi remaja, calon pengantin/pasangan usia subur, ibu hamil, anak usia di bawah lima tahun (balita) dan keluarga beresiko stunting. Hasilnya menunjukkan empat kategori yakni beberapa cakupan layanan sudah memadai, hampir memadai, rendah, sangat rendah.

Dalam pemaparan di Rembuk Stunting tersebut, Benny mengungkapkan, kendala pencapaian cakupan layanan, antara lain ketersediaan data yang belum akurat dan memadai.

Selain itu, belum adanya program ataupun kegiatan mendukung pencapaian cakupan layanan karena indikator cakupan layanan yang baru di tahun 2022, seperti remaja putri menerima pemeriksaan status anemia, calon pengantin konsumsi tablet tambah darah, pasangan usia subur yang menerima bantuan tunai bersyarat, dan sebagainya.

“Merujuk pada kendala tersebut maka disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi yaitu untuk tahun 2022 yang terdiri atas 15 program, 16 kegiatan dan 29 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 10 OPD dan 30 kelurahan dengan total pagu sebesar Rp198.102.286.201, termasuk dana kelurahan sebesar Rp 1.905.246.381,” katanya.

Dia menambahkan, pada tahun 2022 ini, terdapat 63 kelurahan yang menjadi lokasi fokus intervensi penurunan stunting. Ada dua intervensi prioritas yakni Intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting dan Intervensi gizi sensitif guna mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Sedangkan sasaran sasaran prioritas adalah ibu hamil, Pasangan Usia Subur (PUS)/calon pengantin, balita (0-59 Bulan), dan remaja.(reza)