Serapan Anggaran Minim, Dewan Miris Lihat Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan

Suasana Rapat Anggota Komisi III DPRD Medan dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Senin (4/7/2022)
Suasana Rapat Anggota Komisi III DPRD Medan dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Senin (4/7/2022)

 

MEDAN, kaldera.id – Serapan anggaran Dinas Pariwisata Kota Medan per tri wulan kedua atau sampai akhir Juni 2022 pada APBD 2022 sangat minim. Hanya 27,90 persen dari total anggaran yang dikelola.

OPD tersebut mendapatkan kucuran dana dari APBD Kota Medan sebesar Rp28.207.489.670. Dari total tersebut yang baru terserap sebesar Rp7.870.309.680.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Medan dengan Dinas Pariwisata Kota Medan dan Dinas PMPTSP di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (4/7/2022).

Ketua Komisi III DPRD Medan, Afif Abdillah mengaku miris dengan capaian tersebut.

“Sudah lewat tri wulan kedua pak, tapi serapan anggaran belum sampai 30 persen. Bagaimana pariwisata kita bisa bangkit kalau seperti ini,” ucap Afif kepada Kadis Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono yang hadir dalam rapat itu.

BACA JUGA :  Dewan Siapkan Produk Hukum Terkait Eksploitasi Anak

Dikatakan Afif, selain punya PR untuk mengejar target realisasi anggaran, Komisi III juga meminta OPD tersebut punya berbagai terobosan dalam meningkatkan pariwisata di Kota Medan.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Dhiyaul Hayati berharap agar seluruh program di Dinas Pariwisata Medan bukan hanya program-program seremonial. Pasalnya, banyak kegiatan yang dinilai hanya seremonial. Tidak memberikan dampak apapun dalam meningkatkan pariwisata di Kota Medan.

“Anggaran habis, tapi outputnya tidak ada dalam meningkatkan pariwisata di Kota Medan. Harusnya anggaran yang dikeluarkan sejalan dengan meningkatnya pariwisata di Kota Medan. Tapi, yang kita lihat, banyak kegiatan hanya seremonial,” ujarnya.

Menjawab apa yang disampaikan anggota Komisi III DPRD Medan, Kadis Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono mengaku masih rendahnya serapan anggaran akibat banyak kegiatan besar tidak terlaksana.

“Ada beberapa kegiatan besar yang tidak bisa dilaksanakan seperti, PRSU. Ada juga kegiatan kami alihkan ke triwulan tiga dan empat,” jelasnya.(reza)