Firsal Ferial Mutyara
Firsal Ferial Mutyara

 

MEDAN, kaldera.id –  Ketua Kadin Sumut Firsal Ferial Mutyara mengungkapkan banyak investor asing yang mau masuk ke sektor energi di daerah ini terutama renewable energy atau energi baru terbarukan (EBT).

Hal itu diungkapkannya kepada wartawan di Medan, Rabu (20/9/2023), saat disinggung soal pengembangan energi terbarukan serta minat investor untuk masuk.

Dia mengatakan ke depan seperti yang sudah disinggungnya sebelum ini, bahwa pengembangan industri akan masuk pada konsep ramah lingkungan.

Firsal Ferial Mutyara atau yang akrab disapa Dida ini mengemukakan sebenarnya untuk Sumut banyak investor mau masuk terutama dalam energi baru terbarukan.

“Problemnya energi yang mereka produksi itu mau dibawa ke negara sendiri. Singapura misalnya dalam berbagai pertemuan siap membiayai pembangkit listrik ramah lingkungan. Tapi itu tadi hasil listriknya dibawa ke negara mereka, jelas Firsal.

“Bagi kita tentu kehadiran investor akan sedikit mengurangi beban pengusaha dalam negeri. Karena investasi peralihan energi butuh biaya sangat mahal. Tapi itu tadi kalau kemudian mereka bawa ke negaranya kita berat juga. Maunya ada hitung-hitungan yang pas,” jelas Firsal Ferial Mutyara.

Ketua Kadin Sumut ini menegaskan harus ada perhitungan matang di angka berapa share atas produksi pembangkit tersebut.

“Misalnya kalau mereka bangun 10 megawatt atau 5 megawatt untuk kapasitas kecil, berapa harus dimanfaatkan di dalam negeri. Itu kapasitasnya saya contohkan yang kecil saja. Intinya tidak mungkin semua produksi energi terbarukan dibawa ke luar.”

Sementara memang pengusaha dalam negeri membutuhkan listrik dengan energi terbarukan karena yang berbahan fosil (minyak bumi, batubara, dll) akan semakin dikurangi.

“Pembagian sharenya harus pas. 80 persen dibawa keluar dan 20 persen tinggal di sini pun itu belum pas. Harus dihitung detil,” katanya.

Pengusaha, kata dia, tentu menyambut kehadiran investor tersebut karena pemerintah pun sudah mengedepankan konsep ramah lingkungan dalam investasi.

“Menurut saya, Presiden kita Pak Jokowi pintar merangkai dan mempersiapkan generasi emas sampai 2045.”

Buktinya untuk alih energi pun sudah difikirkan dan dibuat roadmap, kata Firsal Mutyara. Dari pertemuan ASEAN BAC yang di Jakarta, sudah ada rencana Indonesia akan membangun pabrik baterai, kendaraan listrik serta power bank berkapasitas besar.

“Power bank ini maksudnya storage. Ketika kita memproduksi listrik dalam kapasitas besar disimpan di power bank itu. Kalau sekarang kan tidak, berapa pun kita produksi energi akan langsung masuk ke sistem,” jelasnya.

Ini juga bagian dari antisipasi kenaikan pemakaian energi oleh perusahaan, sepanjang satu negara ekonominya tumbuh maka saat itu pula kebutuhan energinya naik, kata Firsal Mutyara.

Dia mengatakan untuk mengaplikasikan ini dalam konteks riil tentu dibutuhkan riset dan kajian. Regulasi soal energi pun nanti patut dipertimbangkan melihat kebutuhan.

“Inilah yang sering kita rasa kurang. Riset kita minim,” jelasnya. Dengan riset dan kajian mendalam semua program baru bisa dijalankan.

Intinya ke depan kebijakan pembangunan akan diarahkan pada keberlangsungan lingkungan dan mengatasi efek emisi karbon serta pemanasan global.

“Bukan saja industri. Bahkan konsep pembangunan kota dan wilayah pun harus memikirkan tata ruang yang memikirkan lingkungan. Pada dasarnya pemerintah daerah kita tak punya tata ruang kota yang mengadopsi konsep green city. Padahal ke depan diperlukan,” jelasnya.

Green city itu, kata dia memberikan ruang terbuka hijau agar bisa menyerap karbon yang dihasilkan sebab semua nanti akan diukur dengan standar kesehatan.

“Industri yang dibangun juga memperhatikan konteks lingkungan. Itu sebabnya saya sampaikan ESG (environmental social governance) adalah suatu kemutlakan.” Bahkan bagi industri, untuk membangun gedung pun dia harus punya sertifikat environmental.

“Kita membangun gedung dengan dominan kaca misalnya akan berdampak ke pemanasan global jadi semua dampak harus difikirkan. Bahkan sirkulasi udara di dalam gedung juga harus diperhatikan. Nah semua ini menyangkut kebijakan tata kelola perusahaan dan regulasi yang memudahkan investor saat masuk pada investasi ramah lingkungan, katanya.