MEDAN, kaldera.id – Pemko Medan didorong untuk memberi perhatian besar kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Perhatian yang dimaksud, yakni dari sisi permodalan, pelatihan, hingga pemasaran produk-produk yang dihasilkan. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, kemarin.
“Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya,” ucap Hasyim.
Dikatakan Ketua DPC PDIP Kota Medan itu, kebijakan pemerintah daerah perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Untuk itu, Pemko Medan dinilai perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM, disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya.
“Ada beberapa masalah umum yang dihadapi para pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya, antara lain pemasaran, modal dan pendanaan, pemakaian bahan baku, produksi, penyerapan tenaga kerja dan juga kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal,” ujar Hasyim yang lolos menjadi Caleg DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 1 pada Pileg 2024 kemarin.
Menurut Hasyim, semangat dalam perlindungan dan pengembangan UMKM di Kota Medan yang tertuang dalam Perda UMKM yang baru saja disahkan DPRD Kota Medan harus didukung semua pihak.
“Apalagi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan perdagangan barang dan jasa didasarkan pada mekanisme pasar dan persaingan bebas,” katanya.
Dilanjutkan Hasyim, dari hasil survei beberapa lembaga menunjukkan, bahwa pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu telah menyebabkan banyak pelaku UMKM merasa kesulitan dalam melunasi pinjaman hingga membayar gaji karyawan, sehingga diantaranya sampai harus melakukan PHK.
“Modal merupakan salah satu permasalahan utama. Minimnya modal mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat sehingga keuntungan pun tidak optimal. Karena itu banyak pelaku usaha mencari modal dengan pinjaman bank, tapi karena syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi membuat para pelaku usaha kesulitan hingga usaha menjadi mandek,” ungkap Hasyim.
Untuk itu, lanjut Hasyim, keberadaan serta kesejahteraan para pelaku UMK di Kota Medan harus mendapatkan perhatian dan perlindungan dari Pemko Medan. Perlindungan itu harus didapatlan melalui regulasi, kemudahan perizinan, pelatihan, pemasaran serta permodalan.
“UMKM di Kota Medan tercatat sebanyak 33.763 pelaku dipertengahan tahun 2022. Dan sangat mungkin, saat ini jumlahnya terus bertambah sehingga Perda perlindungan dan pengembangan UMKM ini sangat tepat untuk diterapkan di Kota Medan,” cetusnya. (reza)
