JAKARTA, kaldera.id- Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengkhawatirkan pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan akan membebani APBN. Sehingga acuan defisit yang 3 persen sesuai UU sulit didapatkan kembali.
Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra tersebut, regulasi yang mewajibkan batas defisit anggaran kembali ke tiga persen pada APBN 2023 mendatang menjadi tantangan tersendiri dalam pembiayaan untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Tantangan tersebut muncul selain daripada faktor ketidakpastian ekonomi global yang terjadi karena adanya perang Rusia versus Ukraina dan kenaikan inflasi di beberapa negara.
“Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Perppu Nomor 2 tahun 2020 yang mengharuskan kita kembali ke defisit anggaran tiga persen itu menjadi tantangan internal kita sebenarnya,” jelas Gus Irawan Pasaribu yang dihubungi melalui sambungan telefon, Senin (14/3/2022).
Tantangan tersebut muncul lantaran para pemodal dari luar negeri telah memutuskan untuk mundur dari proyek IKN yang disebut-sebut bernilai hingga Rp1.428 triliun. Hal ini berpotensi pada kian besarnya penggunaan APBN yang dialokasikan untuk menutupi kekurangan pembiayaan IKN dengan cara menambah utang dari luar negeri, jelasnya. “Dulu janjinya tak menggunakan anggaran negara. Kalau tidak ada pemodal dari luar akan sulit bagi kita mengembangkan IKN,” kata dia.
Peringatan pada pemerintah
Karena itu, Gus Irawan menyatakan Komisi XI memberi peringatan pada pemerintah bahwa tiga persen itu masih bisa dikoreksi dengan cara merevisi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tetapi, menurutnya, hal tersebut masih belum dapat dilakukan oleh Komisi XI dalam waktu dekat. Sehingga, strategi untuk menambah porsi APBN untuk IKN tanpa harus berutang dengan mendapatkan pinjaman dari asing dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp200 triliun maupun refocusing anggaran untuk hal-hal yang tidak prioritas.
“Di tengah-tengah kondisi seperti ini penyempitan atau penghematan anggaran atau pemangkasan anggaran ya, ini bisa memiliki efek yang tidak positif lah,” kata ketua DPD Gerindra tersebut.
Meskipun demikian, Gus Irawan masyarakat sudah terlanjut kuatir. Namun pemerintah sudah meyakinkan dan menjelaskan dalam proyek IKN ini yang baru mulai dibangun adalah kawasan inti IKN yang membutuhkan dana sebesar Rp467 triliun. Sedangkan, keputusan dari pemerintah alokasi APBN yang telah ditetapkan untuk pembangunan IKN ini hanya 20 persen atau Rp90 triliun.(arn/rel)
