MEDAN, kaldera.id – Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution mengungkapkan, terbatasnya ketersediaan blanko e-KTP saat ini bisa menghambat jalannya Pilkada Kota Medan, September mendatang.
Kemendagri diharapkan bisa menambah jatah blangko setiap daerah, khususnya Kota Medan. Sehingga kebutuhan dapat dipenuhi. Sehingga masyarakat Kota Medan dapat segera memiliki e-KTP dan dapat menggunakan hak suara mereka saat pilkada nantinya.
“Masifnya pilkada serentak ini tentu akan membutuhkan upaya yang sangat besar untuk bisa sukses dilaksanakan. Seluruh aspek harus serius dipersiapkan sedari awal agar gelaran akbar ini berlangsung lancar dan sukses termasuk masalah ketersediaan blanko e-KTP yang harus diperbanyak ,” ungkapnya saat menerima kunjungan Komisi II DPR di Balaikota Medan, Rabu (19/2/2020).
Akhyar juga menjelaskan, yang harus diperhatikan lainnya, mengenai informasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk pilkada serentak nanti. Pendataan harus dilaksanakan dengan baik.
Sebab, jika ini tidak dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur yang berlaku, ada potensi kecurangan yang sangat besar dan bisa menimbulkan polemik pasca pilkada nantinya.
“Agar gelaran ini sukses terlaksana meskipun hak untuk memilih atau tidak memilih merupakan hak asasi, namun perlu kiranya dilakukan upaya lebih untuk menggerakkan nurani para pemilih. Selain itu, para pemilih mengambang (swing voters) dan para pemilih pemula harus mampu diyakinkan untuk menggunakan hak pilihnya,” ungkap Akhyar.
Untuk itu dirinya meminta semua pihak yang terkait dengan kegiatan pilkada serentak memberi kerjasama yang menyeluruh. Sehingga gambaran yang valid dan presisi tentang kondisi terkini di Kota Medan.
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, Indonesia dalam beberapa ke depan melaksanakan pilkada serentak.
Tahun ini merupakan gelombang keempat berlangsungnya pilkada serentak sejak 2014. Dia berharap ada peningkatan kualitas dalam pelaksanaanya.
“Kunjungan kami ke Pemko Medan ingin memastikan pilkada ini nantinya jauh lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Doli.
Dalam setiap pertemuan pihaknya juga membahas isu-isu yang menjadi penghambat pelaksanaan pilkada dan dibahas bersama-sama untuk penyelesaiannya.(reza sahab)
