Bobby Pastikan Jembatan Sungai Mo’awo Dibangun Tahun Ini, Warga Diajak Kawal Proyek Strategis

redaksi
15 Jul 2026 23:15

3 menit membaca

Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution saat berdialog dengan warga Gunung Sitoli. Foto: Reza Sahab/kaldera.id

GUNUNGSITOLI, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan pembangunan Jembatan Sungai Mo’awo di Kota Gunungsitoli akan dimulai pada tahun 2026. Proyek yang menjadi akses vital penghubung Kota Gunungsitoli dengan Kabupaten Nias Utara itu diharapkan dapat mengatasi kerusakan infrastruktur yang selama ini mengganggu mobilitas masyarakat.
Kepastian tersebut disampaikan Bobby saat meninjau langsung kondisi Jembatan Sungai Mo’awo di Jalan Yos Sudarso, Gamo, Kota Gunungsitoli, Rabu (15/7/2026).
Dalam kunjungan itu, Bobby didampingi Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Saat berada di lokasi, Bobby melihat kondisi lantai jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah hingga berpotensi membahayakan pengguna jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Ia menegaskan pembangunan jembatan menjadi salah satu prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat di Kepulauan Nias.
“Saya tahu ini kondisinya sudah memprihatinkan, makanya tahun ini segera kita kerjakan. Saya minta dukungan dari semuanya agar pembangunan ini berjalan lancar,” kata Bobby.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi turut disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan fasilitas pendukung nelayan, tempat tambat kapal, pembangunan pemecah ombak, hingga percepatan pembangunan jembatan yang menjadi akses utama transportasi darat di kawasan tersebut.
Menanggapi berbagai masukan itu, Bobby meminta masyarakat mendukung proses pembangunan dan tidak menghambat pelaksanaan proyek yang telah lama dinantikan.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Sungai Mo’awo sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu, namun belum dapat direalisasikan karena berbagai kendala.
“Banyak orang tidak percaya, tetapi saya sudah bertekad ingin membangun Kepulauan Nias. Kalau ada yang mencibir atau mengejek, bagi saya tidak masalah. Karena kami hadir atas nama pemerintah dan menjalankan tugas negara untuk hadir di sini. Kuncinya, jangan sampai pembangunan ini dihalang-halangi,” ujarnya.
Bobby juga merespons kekhawatiran sebagian warga yang menilai pembangunan dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi mereka selama proses pengerjaan berlangsung.
Ia menegaskan pemerintah akan mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat yang terdampak.
“Saya tidak berpikir untuk satu orang, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas. Kalau ada persoalan yang belum selesai, kita carikan solusi bersama. Saya juga tidak mau ada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pembangunan ini,” tegasnya.
Selain membahas pembangunan jembatan, Bobby turut menerima aspirasi nelayan terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sektor perikanan.
Ia meminta OPD terkait melakukan kajian bersama pemerintah daerah dan kelompok nelayan untuk menghitung kebutuhan pembangunan fasilitas seperti tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga nelayan, pemecah ombak, serta infrastruktur pendukung lainnya.
“Saya minta dinas terkait duduk bersama nelayan dan pemerintah daerah. Kita harus memiliki data yang jelas agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, Bobby juga membuka peluang pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan di Gunungsitoli guna mempermudah pelayanan administrasi kapal nelayan, termasuk pengurusan rekomendasi BBM solar bersubsidi bagi kapal di atas 5 GT.
Sementara itu, Kepala Desa Saewe Martonlis Telaumbanua mengapresiasi kehadiran Bobby Nasution yang berkantor di Kepulauan Nias dan turun langsung mendengar aspirasi masyarakat.
Menurutnya, perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Nias, selain sektor pendidikan dan kesehatan.