DELISERDANG, kaldera.id – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku membawa beking untuk memastikan proyek strategis nasional bendungan Lau Simeme bisa selesai sesuai rencana.
“Jadi kalau sudah sepakat kita menyukseskan bendungan ini, jangan ada lagi yang coba-coba mengganggu. Saya sudah bawa deking ini Bapak Kapolda dan Pak Pangdam, nanti urusannya sama beliau-beliau ini,” kata Edy, saat sosialisasi lahan untuk pembangunan bendungan Lau Simeme, di Jambur Sada Arihta, Desa Tanjung Sena, Kecamatan Biru Biru, Selasa (2/11/2021).
Di awal paparannya, Gubsu menyebut bahwa rencana pembangunan bendungan Lau Simeme dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama. Bahwa di Sumut akan dibangun sebanyak tujuh bendungan, namun sampai kini tak ada yang rampung dilakukan. Khusus Lau Simeme, anggaran pembangunannya sekitar Rp1,7 triliun.
“Kita kalah jauh sama Pulau Jawa sana. Di Jawa Barat itu ada 10 bendungan yang terdaftar. Di Jawa Timur ada 11 bendungan. Jawa Tengah 35 jumlahnya. Nah di Sumut akan dibangun tujuh, tak jadi-jadi. Baru satu inilah mau berjalan,” pungkasnya.
Kapolda Tindak Tegas Pengganggu Proyek Lau Simeme
Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, meminta pihak Pemkab Deli Serdang dan Muspika Biru Biru untuk membentuk tim satuan tugas (satgas), guna membuka saluran komunikasi bagi warga yang benar-benar terdampak pembangunan bendungan Lau Simeme.
“Dari pertanyaan yang diajukan masyarakat, saya melihat sebenarnya ada masalah komunikasi yang terputus selama ini. Apalagi ini sudah sejak 2016 direncanakan pembangunan. Harusnya tidak lagi ada sosialisasi seperti ini.”
“Untuk itu saya minta dibentuk satgas agar segala aspirasi dan keluhan atas proyek ini, dapat dijawab oleh aparatur pemda. Dan pada prinsipnya, kami siap membantu agar bendungan kita ini selesai seperti yang diinginkan bapak gubernur,” katanya.
Ia menegaskan, jangan ada pihak-pihak yang mengklaim lahan lagi apalagi sampai menghambat pekerjaan bendungan.
“Saya sepakat pak gubernur, bagi pihak yang coba mengganggu soal ini akan kami tindak tegas. Apalagi disampaikan lahan ini merupakan areal milik negara. Mari sama-sama kita sukseskan pembangunan di kampung kita ini. Karena semakin cepat selesai, masyarakat juga semakin cepat menikmatinya,” katanya.
Ashari Tambunan meminta kepada Gubsu dan BWSS II selaku leading sector, supaya diberikan nilai tambah kepada masyarakat terdampak pembangunan.
“Baik itu lapangan kerja untuk rakyat yang memang dibutuhkan dalam pekerjaan ini, supply listrik yang masih kurang di daerah kami ini, atau bantuan lain kepada masyarakat saat dalam pengerjaan maupun nanti setelah selesai pembangunan,” katanya seraya turut mengajak rakyatnya untuk suksesi bendungan Lau Simeme.
Adapun di sesi tanya jawab, segala keinginan dan harapan warga akan menjadi perhatian serius untuk diakomodir oleh pemprov maupun pemda setempat. Antara lain soal ganti rugi tanah, ekses dari pembangunan seperti jalan dan irigasi persawahan yang rusak, air menjadi kotor, hingga aspek lainnya, ditekankan semua itu bakal menjadi atensi untuk diselesaikan.(reza sahab)
