JAKARTA, kaldera.id – Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mencermati alokasi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang naik secara signifikan pada tahun 2024. Gus Irawan Pasaribu menyebut pengalokasian bansos yang berasal dari APBN, tentunya harus tetap mendapat perhatian serius dari semua pihak termasuk.
“Penyalurannya harus sesuai peruntukan, karena jika dilihat dari besarnya jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mencapai 21,3 juta kepala keluarga atau jika dikali dua keluarga saja bisa mencapai 42,6 juta jiwa harus sampai kepada yang membutuhkan,” katanya di Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Diketahui, pagu anggaran Perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024. Pemerintah menyatakan penebalan bansos dilakukan untuk menjaga permintaan domestik bagi masyarakat miskin dan rentan, mengingat dampak panjang yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino. Menanggapi hal tersebut, Gus Irawan Pasaribu mengingatkan program bansos ini tentu harus tepat sasaran.
Lebih lanjut, Gus Irawan Pasaribu mengimbau kepada semua pihak untuk tetap memperhatikan alokasi bansos ini karena pasti ada juga pengawasan berjenjang pendistribusian bansos beras tersebut.
“Akuntabilitas harus terjaga jangan sampai terjadi exclusion dan inclusion error, orang yang seharusnya dapat tetapi tidak menerima, begitupula sebaliknya yang tidak pantas menerima tetapi menerima,” jelasnya.
Gus Irawan Pasaribu menyebut fungsi kontrol dan pengawasan yang bisa berperan secara efektif dalam penyaluran Bansos ini adalah masyarakat. Sementara gerakan pantau bansos melalui media sosial terus digaungkan, agar potensi penyalahgunaan langsung bisa teridentifikasi.
“Masyarakat bisa melihat secara langsung pendistribusi bansos ini tepat sasaran atau tidak. Mereka bisa memanfaatkan keberadaan media sosial untuk melaporkan penyalahgunaan bansos tersebut,” kata Gus Irawan Pasaribu.
