Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas
MEDAN, kaldera.id – Pemerintah Kota Medan menganggarkan pemasangan 1.000 titik Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) baru pada tahun 2026. Program tersebut diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang selama ini belum memiliki penerangan jalan yang memadai.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah Kota Medan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (22/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Medan itu dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kota Medan.
Menjawab masukan fraksi-fraksi DPRD terkait penerangan jalan umum, Rico Waas menegaskan bahwa Pemko Medan telah menyiapkan anggaran untuk pemasangan LPJU baru yang akan tersebar di seluruh wilayah Kota Medan.
“Untuk pemasangan LPJU baru, tahun 2026 ini Pemerintah Kota Medan telah menganggarkan seribu titik LPJU baru yang akan dipasang di lokasi yang menyebar di seluruh wilayah Kota Medan, khususnya di wilayah yang belum terpasang LPJU selama ini,” ujar Rico Waas.
Selain menambah titik lampu jalan baru, Pemko Medan juga terus melakukan perbaikan LPJU yang mengalami kerusakan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan tim lapangan yang dilengkapi berbagai komponen pendukung guna mempercepat penanganan kerusakan di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Rico Waas juga menanggapi berbagai isu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sorotan DPRD. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kota Medan pada tahun 2025 turun menjadi 7,25 persen dari 7,94 persen pada tahun sebelumnya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 8,13 persen menjadi 7,99 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan meningkat menjadi 83,74 pada tahun 2025.
“Berdasarkan data resmi BPS Kota Medan, angka kemiskinan tahun 2025 berhasil ditekan menjadi 7,25 persen. Sehingga terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,69 persen,” katanya.
Terkait proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang, Rico Waas menjelaskan bahwa perencanaan teknis dan pembiayaan utama merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Meski demikian, Pemko Medan tetap berkomitmen mendukung program tersebut sesuai kewenangan daerah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Di bidang tata kelola keuangan, Rico Waas juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Medan atas dukungan yang diberikan sehingga Pemko Medan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen berharap seluruh jawaban dan komitmen yang telah disampaikan Pemerintah Kota Medan dapat diwujudkan melalui program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. (Reza)
Pos Terkait
