Faisal Arbie Dukung Perlinsos Digital, Minta Pendataan Bansos Tepat Sasaran
Faisal ArbieMEDAN, kaldera.id – Bendahara Fraksi NasDem DPRD Medan, Faisal Arbie, mendukung pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang saat ini dijalankan pemerintah untuk memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Namun, ia mengingatkan agar pendataan dilakukan secara serius sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan.
Menurut Faisal, masih banyak warga miskin di Kota Medan yang mengeluhkan tidak pernah menerima bantuan sosial meski kondisi ekonominya tergolong layak menerima bantuan.
“Program Perlinsos ini sangat kita dukung dan cukup bagus. Tetapi janganlah pendataan ini nantinya hanya memberi harapan palsu kepada rakyat miskin,” kata Faisal Arbie kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Ia menilai keluhan masyarakat terkait bansos yang tidak tepat sasaran masih sering ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan selama ini belum sepenuhnya menyentuh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Saya banyak menerima keluhan dari warga miskin yang tidak pernah menerima bantuan. Artinya penyaluran belum tepat sasaran. Maka kesannya bantuan menjadi sia-sia karena tidak membantu rakyat kecil yang membutuhkan,” ujarnya.
Faisal meminta petugas yang melakukan pendataan Perlinsos Digital agar bekerja secara proaktif dan objektif di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan kepala lingkungan (kepling) dalam proses pendataan karena dinilai lebih memahami kondisi warga di wilayahnya masing-masing.
“Kepling harus terlibat. Yang layak katakan layak. Bantu warga yang benar-benar susah agar terhindar dari kesulitan yang lebih berat,” tegasnya.
Selain itu, Faisal mengajak masyarakat untuk bersikap kooperatif saat petugas melakukan pendataan. Menurutnya, kejujuran dan keterbukaan masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan benar-benar akurat.
“Jujur dan transparan sehingga ke depan bansos diberikan kepada yang berhak, bukan karena kedekatan dengan petugas atau pejabat,” katanya.
Faisal juga mengingatkan bahwa penerapan Perlinsos Digital menggunakan aplikasi dan perangkat teknologi dalam proses penginputan data. Sementara sebagian masyarakat sasaran berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital.
Karena itu, ia menilai proses pendataan membutuhkan waktu dan tahapan yang tidak singkat. Meski demikian, pemerintah harus memastikan proses tersebut berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama dan akhirnya hanya diberikan harapan palsu, sementara pendataan belum juga rampung,” ujarnya.
Diketahui, Perlinsos merupakan program pemerintah yang bertujuan melindungi masyarakat miskin, kelompok rentan, dan warga yang terdampak musibah agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi dan tidak semakin terpuruk secara ekonomi.
Dalam pelaksanaannya, sistem Perlinsos Digital terintegrasi dengan berbagai lembaga dan basis data pemerintah, antara lain Kementerian Sosial, Disdukcapil, PLN, Samsat, DTSEN, BPJS Kesehatan, BKN, serta BPN/ATR untuk meningkatkan validitas data penerima bantuan. (Reza)
Pos Terkait
