Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – DPRD Kota Medan menyiapkan tambahan anggaran Rp100 miliar melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) pada P-APBD 2026 untuk belanja modal infrastruktur yang menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
Wakil Ketua DPRD Medan, Hadi Suhendra, mengatakan anggaran tersebut merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam merealisasikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan.
“DPRD Medan menyiapkan anggaran Rp100 miliar di Dinas SDABMBK untuk modal infrastruktur yang menjadi pokir seluruh Anggota DPRD Medan. Ini bentuk keseriusan kita dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat terkait infrastruktur yang disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD Medan,” kata Hadi Suhendra kepada wartawan.
Menurut politisi Partai Golkar itu, tambahan anggaran tersebut harus menjadi perhatian Dinas SDABMBK karena pokir anggota dewan merupakan aspirasi yang diterima langsung dari masyarakat.
“Pokir Anggota DPRD harus menjadi prioritas, sebab aspirasi masyarakat adalah prioritas kerja pemerintah,” ujarnya.
Hadi menegaskan, setelah anggaran infrastruktur tersebut disiapkan dalam pembahasan P-APBD, Pemko Medan tidak lagi memiliki alasan untuk menunda pembangunan yang menjadi aspirasi masyarakat.
“Kita berharap ke depan tidak ada alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur yang diusulkan oleh Anggota DPRD, sebab kita sudah tampung anggarannya di P-APBD,” katanya.
Ia meminta Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK menuntaskan persoalan jalan rusak dan drainase yang belum berfungsi optimal. Perhatian khusus, kata Hadi, harus diberikan kepada kawasan Medan Utara.
“Masalah jalan dan drainase harus tuntas. Khususnya untuk wilayah Medan Utara, jangan sampai ada lagi jalan-jalan tanah yang belum diaspal. Drainase juga harus berfungsi dengan baik, mengingat masalah banjir di Medan Utara masih belum teratasi sampai saat ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan pembangunan infrastruktur di Medan Utara menjadi salah satu fokus pada P-APBD 2026. Perhatian diarahkan pada jalan yang masih berupa tanah, jalan rusak dan drainase yang belum berfungsi optimal.
“Tentunya fokus ke infrastruktur, seperti adanya drainase yang tidak sempurna, jalan yang rusak, bahkan kondisi jalan yang masih tanah, itu yang harus kita perjuangkan. Begitu juga dengan masalah pendidikan dan kesehatan, itu juga akan kita perjuangkan,” kata Rico saat diwawancarai Sumut Pos, Selasa (18/8/2026).
Sementara itu, Kepala Dinas SDABMBK Medan, Khairul Azmi, membenarkan adanya rencana penambahan Rp100 miliar untuk belanja modal infrastruktur yang bersumber dari pokir DPRD. Namun, anggaran tersebut masih dalam tahap KUA-PPAS dan belum disahkan melalui P-APBD.
“Ada rencana penambahan Rp100 miliar untuk belanja modal infrastruktur yang menjadi Pokok Pikiran Anggota DPRD. Bila itu terealisasi, maka tentu akan kita maksimalkan. Tapi ini kan baru KUA-PPAS, belum disahkan (P-APBD),” kata Khairul, Kamis (20/8/2026).
Khairul mengatakan, jika anggaran tersebut terealisasi, pihaknya akan memprioritaskan pekerjaan fisik yang dapat diselesaikan dalam waktu dua hingga tiga bulan karena waktu pelaksanaan yang tersisa relatif singkat setelah P-APBD disahkan.
“Intinya, kita fokus pada pembangunan infrastruktur yang pengerjaannya singkat, yaitu pekerjaan fisik yang bisa selesai dalam waktu dua hingga tiga bulan,” ujarnya.
Jenis pekerjaan yang diprioritaskan antara lain pembangunan jalan lingkungan dan drainase dengan konstruksi beton. Medan Utara juga menjadi salah satu kawasan yang akan mendapat perhatian, terutama jalan yang masih berupa tanah dan drainase untuk mengantisipasi persoalan banjir rob.
“Masih ada beberapa jalan yang belum diaspal sama sekali atau jalan tanah di Medan Utara, itu juga akan kita prioritaskan di P-APBD nanti. Selanjutnya, kita juga akan memprioritaskan pembangunan drainase di Medan Utara sebagai wilayah yang terdampak banjir rob,” pungkasnya. (Reza)
Pos Terkait
