Harga Ayam Tembus Rp60 Ribu, Dewan Desak Pemko Medan Segera Turun Tangan
Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – Anggota DPRD Kota Medan Ahmad Afandi Harahap menyoroti kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Kota Medan, terutama ayam potong yang disebut telah mencapai Rp60.000 per kilogram.
Menurut Afandi, lonjakan harga ayam potong tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena komoditas tersebut merupakan salah satu sumber protein utama yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.
“Yang kita soroti bukan hanya kenaikan harga sembako secara umum, tetapi juga harga ayam potong mencapai Rp60.000 yang kenaikannya sangat drastis. Ini tentu sangat membebani masyarakat. Ayam merupakan kebutuhan pangan yang cukup banyak dikonsumsi warga,” ujar Afandi, Senin (7/9/2026).
Politisi DPRD Medan itu menilai kenaikan harga ayam berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga. Selain masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha kuliner, pedagang makanan dan warung makan juga ikut merasakan tekanan akibat meningkatnya biaya bahan baku.
Afandi meminta Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah terkait segera melakukan pemantauan langsung ke pasar untuk mengetahui penyebab lonjakan harga tersebut.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah muncul keluhan masyarakat. Pengawasan harga dan ketersediaan bahan pangan harus dilakukan secara rutin agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.
“Pemerintah itu harus hadir dan cepat tanggap dengan situasi dan kondisi yang sudah meresahkan warga masyarakat. Jangan sudah berkoar-koar masyarakat, baru sibuk merespons,” tegasnya.
Ia mengingatkan pola penanganan yang hanya dilakukan setelah masalah membesar tidak akan efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Afandi menilai pemerintah perlu menelusuri rantai distribusi ayam potong secara menyeluruh, mulai dari tingkat peternak, distributor hingga pedagang di pasar tradisional dan modern.
Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah kenaikan harga dipicu oleh berkurangnya pasokan, meningkatnya biaya produksi, gangguan distribusi atau faktor lainnya.
“Dinas terkait harus turun langsung ke lapangan. Cek harga di pasar, cek ketersediaan ayam, bagaimana distribusinya dan apa penyebab kenaikannya. Jangan hanya menunggu laporan atau keluhan masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta Pemko Medan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, peternak, distributor dan pelaku usaha pangan untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan harga tetap stabil.
Menurut Afandi, apabila persoalan utama berada pada sisi pasokan, maka pemerintah harus segera mencari solusi agar tidak terjadi kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga lebih tinggi.
“Kalau memang persoalannya pasokan, pemerintah harus segera mencari jalan keluar. Kalau ada masalah distribusi, benahi distribusinya. Jangan sampai persoalan di hulu akhirnya dibebankan kepada masyarakat di tingkat konsumen,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah melakukan intervensi pasar apabila harga pangan terus mengalami kenaikan dan semakin memberatkan masyarakat.
Namun demikian, Afandi menilai operasi pasar maupun pasar murah hanya menjadi solusi jangka pendek. Pemerintah tetap harus membenahi persoalan distribusi dan ketersediaan pasokan agar harga lebih terkendali dalam jangka panjang.
“Jangan ketika harga sudah tinggi baru pemerintah sibuk melakukan operasi pasar. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah bisa mencegah kenaikan harga yang terlalu tinggi sejak awal,” katanya.
Afandi menambahkan, kenaikan harga ayam potong juga berdampak terhadap pelaku usaha kecil yang menjadikan ayam sebagai bahan utama dagangan mereka.
“Kalau harga ayam naik drastis, pedagang makanan juga terdampak. Mau menaikkan harga jual, pembeli keberatan. Tidak dinaikkan, keuntungan mereka yang tergerus. Jadi dampaknya berantai,” jelasnya.
Karena itu, ia meminta Pemko Medan segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan dan tidak menunggu hingga gejolak harga semakin meluas di tengah masyarakat. (Reza)
Pos Terkait
