Ilustrasi
MEDAN, kaldera.id – DPRD Kota Medan meminta Pemko Medan menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diserap melalui reses anggota dewan. Usulan tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti OPD agar tidak berhenti sebagai laporan.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Medan, Lily, saat membacakan laporan hasil Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 Daerah Pemilihan (Dapil) 1 dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (31/8/2026).
Dapil 1 meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Petisah, Medan Helvetia dan Medan Baru. Dalam reses tersebut, sejumlah persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga berkaitan dengan infrastruktur, banjir, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, keamanan dan persampahan.
“Dari reses ini disarankan kepada Pemko Medan melalui Bappeda agar lebih dibangun sinergitas untuk mengakomodir saran dan pendapat maupun rumusan permasalahan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang diperoleh dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan,” ujar Lily.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut persoalan jalan rusak menjadi salah satu keluhan warga. Warga Jalan Notes Gang Sosial, Kelurahan Sei Putih Barat, Medan Petisah, meminta perbaikan Jalan Notes Gang Sosial menuju Jalan Sampul yang disebut telah rusak parah selama beberapa tahun.
Keluhan serupa disampaikan warga Jalan PWS Gang Mawar yang meminta perbaikan jalan gang yang berlubang.
Di Medan Helvetia, warga Jalan Klambir 5 Gang Bunga, Kelurahan Tanjung Gusta, meminta dinding pinggir sungai dibeton untuk mencegah longsor. Kondisi tersebut semakin parah ketika banjir karena tanah di sekitar sungai terus terkikis.
Warga juga mengeluhkan kondisi drainase. Pelebaran dan pengerukan parit diminta dilakukan di sejumlah wilayah Medan Petisah dan Medan Helvetia untuk memperlancar aliran air hujan, mengurangi risiko banjir dan mencegah genangan menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
Persoalan penerangan jalan turut disampaikan warga. Warga Jalan Pasar 1 Ujung, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia, meminta pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Warga Jalan Setia Baru juga meminta lampu jalan yang mati segera diperbaiki.
Pada sektor kesehatan, warga Medan Helvetia dan Medan Barat meminta adanya kemudahan pelayanan bagi warga yang tidak memiliki telepon seluler untuk mengakses aplikasi JKN Mobile. Mereka mengusulkan agar pelayanan dapat dilakukan secara manual dengan fotokopi kartu BPJS atau KTP.
Masalah serupa muncul dalam pelayanan administrasi kependudukan. Warga Kelurahan Babura, Medan Baru, dan Kelurahan Pulo Brayan Kota, Medan Barat, mempertanyakan akses lansia yang tidak memiliki telepon seluler terhadap Identitas Kependudukan Digital (IKD), terutama dalam pendataan perlindungan sosial untuk memperoleh bantuan pemerintah.
Di bidang keamanan, warga Jalan Pasar I Gang Saurma, Medan Helvetia, meminta patroli malam ditingkatkan karena maraknya pencurian. Permintaan patroli juga disampaikan warga Jalan Pantai Timur Pasar II, Kelurahan Cinta Damai.
Sementara terkait persampahan, warga Jalan Pantai Timur Pasar II meminta Pemko mengatur kembali jadwal pengangkutan sampah agar sesuai dengan waktu yang ditetapkan kelurahan.
Warga Jalan Pembangunan Gang Melati, Kelurahan Helvetia Timur, juga mengeluhkan sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan dan meminta segera dilakukan pembersihan.
Lily meminta seluruh OPD terkait menindaklanjuti hasil reses tersebut dengan mempercepat pelayanan sesuai kewenangan masing-masing.
“Untuk itu, melalui OPD terkait, kami minta agar segera melakukan percepatan pelayanan publik sesuai bidang yang menjadi urusannya, dengan tataran kebermanfaatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Reza)
Pos Terkait
