Bobby Usulkan BUMD Gabungan dan Sindikasi Bank Satukan Ekonomi Sumatera
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).
MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengusulkan empat skema untuk menyatukan potensi ekonomi 10 provinsi di Sumatera. Usulan itu mencakup integrasi rantai nilai komoditas, konektivitas logistik, pembiayaan proyek lintas provinsi, hingga stabilisasi pangan.
Bobby menyampaikan gagasan tersebut dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).
Skema pertama yang ditawarkan Bobby adalah mengintegrasikan rantai nilai komoditas unggulan dari basis produksi menjadi basis industri. Ia mencontohkan kelapa sawit Sumatera Utara yang saat ini menghasilkan sekitar 120 produk turunan.
Menurut Bobby, potensi hilirisasi tersebut masih dapat dikembangkan dengan menghubungkan produksi dan industri antarprovinsi di Sumatera.
Skema kedua berkaitan dengan pengembangan kawasan terintegrasi, khususnya konektivitas logistik. Bobby menyebut biaya logistik berkontribusi sekitar 30% terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera.
Karena itu, ia mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi komoditas di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Konektivitas tersebut diharapkan dapat memusatkan hasil produksi dan menghubungkannya dengan jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk membidik pasar seperti Tiongkok dan India.
Skema ketiga adalah pembiayaan proyek lintas daerah. Bobby menilai kerja sama antarprovinsi selama ini masih banyak berhenti pada tahap wacana sehingga diperlukan proyek yang memiliki target waktu pelaksanaan yang jelas.
Ia mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera sebagai salah satu alternatif pembiayaan proyek kawasan.
Selain itu, Bobby mengusulkan sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan delapan BPD milik 10 provinsi di Sumatera.
Skema keempat menyasar stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Bobby mencontohkan Pemprov Sumut yang telah membangun gudang penyangga atau buffer stock pangan di Pulau Nias. Gudang tersebut terintegrasi dengan akses pelabuhan untuk membantu menjaga pasokan dan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan tersebut.
“Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah,” kata Bobby.
Menurut Bobby, Sumatera sebenarnya sudah memiliki skala ekonomi, pasar, dan produksi yang besar. Persoalannya bukan lagi mencari potensi baru, melainkan menghubungkan potensi tersebut agar menjadi kekuatan bersama.
“Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia,” ujarnya.
Bobby memaparkan, pada triwulan I 2026 Pulau Sumatera berkontribusi 22,08% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau lebih dari Rp1.361 triliun. Pada semester I 2026, kontribusi tersebut disebut meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun.
Dari sisi penduduk, Sumatera menyumbang sekitar 21,9% populasi Indonesia. Sementara sejumlah komoditas Sumatera memiliki kontribusi besar terhadap produksi nasional, seperti karet 75%, kopi 74%, dan kelapa sawit lebih dari 55%.
Kelapa dan tebu juga menyumbang lebih dari 30% produksi nasional, sedangkan kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing berkontribusi lebih dari 20%.
Meski memiliki basis produksi besar, Bobby menilai kontribusi ekonomi Sumatera masih dapat ditingkatkan. Struktur ekonomi Sumatera dinilai masih banyak bertumpu pada produksi, sementara pengolahan dan industrialisasi masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan.
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan sepakat dengan gagasan tersebut. Ia berharap kerja sama antardaerah tidak berhenti pada forum, tetapi terus dilanjutkan untuk memperkuat posisi Sumatera sebagai satu kawasan ekonomi.
“Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini,” kata Al Haris.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi pertemuan 10 gubernur se-Sumatera tersebut. Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan yang dapat saling mengisi jika dikembangkan melalui kerja sama kawasan.
“Tadi kita mendengar masukan dari rekan-rekan gubernur, ide-ide di antaranya untuk saling bekerja sama antarprovinsi, kabupaten, kota, karena masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa saling mengisi,” kata Tito.
Tito mengatakan pemerintah pusat mendukung gagasan pembangunan terintegrasi kawasan Sumatera, terutama dalam konektivitas, ekonomi, pangan, dan energi.
“Dan ini menurut pemikiran dari pemerintah pusat, tentu pemerintah pusat mendukung konsep-konsep yang positif, yang bersifat saling mendukung satu sama lain, dalam kerangka NKRI,” ujarnya.
Menurut Tito, Sumatera memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sekitar 22% penduduk Indonesia berada di pulau tersebut.
Posisi Sumatera yang berada di jalur Samudra Hindia dan Selat Malaka juga dinilai strategis untuk pengembangan pelabuhan sebagai hub perdagangan yang menghubungkan Indonesia dengan berbagai kawasan dunia.
“Kalau bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan, Sumatera ini di samping bermanfaat bagi Sumatera sendiri, juga akan mendorong pertumbuhan daerah dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,” kata Tito. (Reza)
Pos Terkait
