Wali Kota Sentil OPD: Jangan Asal Bikin Aplikasi, Selesaikan Masalah Warga

redaksi
9 Nov 2026 18:28
Medan News 0 8
3 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan hingga kelurahan tidak sekadar membuat aplikasi atau memenuhi tuntutan administrasi dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik. Setiap terobosan harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.

Penegasan itu disampaikan Rico saat membuka kegiatan Laboratorium Inovasi yang diikuti Sekretariat DPRD Medan dan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, di Hotel Aryaduta Medan, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung hingga 11 November 2026 tersebut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Pemko Medan tentang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kota Medan.

Rico mengatakan, kompleksitas persoalan perkotaan dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut aparatur pemerintah meninggalkan pola kerja rutin. Setiap OPD harus lebih adaptif dan mampu melahirkan inovasi sesuai persoalan serta karakteristik wilayah masing-masing.



Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak membangun aplikasi secara terpisah karena berpotensi membuat data pemerintah tidak terintegrasi. Menurutnya, sistem digital harus dibangun secara terpadu sehingga data dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Selain digitalisasi, Rico mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah dan berbagai sektor pelayanan lainnya. Setiap terobosan harus memiliki target, indikator keberhasilan, serta evaluasi untuk memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Inovasi tidak harus selalu berupa program besar atau teknologi canggih. Ide sederhana pun bisa bermanfaat jika sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan hanya sekadar membuat inovasi, tetapi outcome-nya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq mengingatkan Pemko Medan agar tidak terjebak pada inovasi kosmetis yang hanya terlihat bagus secara administratif, tetapi tidak memberikan perubahan nyata.

Menurutnya, inovasi pemerintahan harus berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menilai persoalan perkotaan seperti banjir, lingkungan, mobilitas, dan daya saing ekonomi tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh satu perangkat daerah. Diperlukan koordinasi lintas OPD dan integrasi data agar penanganannya lebih efektif.

“Rakyat tidak mau tahu OPD mana yang bertanggung jawab. Yang mereka inginkan adalah persoalannya selesai dan pelayanan pemerintah berjalan dengan baik,” ujar Taufiq.

Ia menegaskan, keberhasilan inovasi tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat maupun penghargaan yang diperoleh, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan keberlanjutan inovasi sebagai budaya kerja birokrasi.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit melaporkan, Laboratorium Inovasi berlangsung selama tiga hari, 9-11 November 2026. Kegiatan ini diikuti Sekretariat DPRD Medan bersama sejumlah perangkat daerah untuk menggali gagasan dan merancang inovasi pelayanan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan coaching clinic diagnosis dan desain inovasi pada 10-11 November 2026. Peserta mendapat pendampingan dari narasumber LAN RI dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan.

Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen berharap kegiatan tersebut memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah, terutama dalam mendukung pelaksanaan fungsi fasilitasi tugas DPRD.

Ia menegaskan, inovasi di lingkungan Sekretariat DPRD bukan untuk mengambil alih tugas OPD, melainkan memperkuat komunikasi dan integrasi data antara DPRD dengan perangkat daerah.

Melalui Laboratorium Inovasi tersebut, diharapkan lahir terobosan pelayanan yang lebih cepat, tepat, responsif, dan berkelanjutan untuk mendukung kepentingan masyarakat Kota Medan. (Reza)