Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).
MEDAN, kaldera.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sekitar Rp450 miliar pada 2027 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa. Bantuan keuangan provinsi yang selama ini disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota akan diarahkan langsung ke desa.
Program tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi yang digelar Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (10/11/2026).
Bobby mengatakan, perubahan skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) itu bertujuan agar pembangunan lebih merata dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat desa. Program tersebut menyasar 6.110 desa di Sumut berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut.
Pembangunan yang diprioritaskan meliputi jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani. Usulan pembangunan akan disampaikan langsung oleh pemerintah desa.
“Pekan depan kita mulai kumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi, walaupun nilainya tidak terlalu besar, kurang lebih Rp450 Miliar. Jadi nanti bukan lagi ke kabupaten/kota, tetapi langsung masuk ke APBDesa masing-masing. Agar pembangunan bisa lebih merata, bisa dirasakan oleh masyarakat desa dan juga bisa berdampak kepada ekonomi desa tentunya,” terang Bobby.
Kebijakan tersebut disampaikan Bobby saat merespons aspirasi ratusan mahasiswa terkait pemerataan pembangunan. Menurutnya, Sumut menghadapi tantangan karena memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang besar, sementara kondisi pembangunan antardaerah belum merata.
Di satu sisi, Sumut memiliki Kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Namun, di sisi lain, masih terdapat kabupaten di Kepulauan Nias yang masuk kategori daerah tertinggal secara nasional.
“Mohon maaf jika dalam perjalanan kepemimpinan selama dua tahun ini masih ada kekurangan. Banyak tempat yang belum bisa kami sentuh (perhatian), terutama di tingkat (pemerintahan) paling kecil (infrastruktur desa). Karena itu niat kita sama, bagaimana Sumatera Utara yang merupakan peringkat empat terbesar di Indonesia dari segi jumlah penduduk atau luas wilayah saja, tetapi bonus demografi dan kesejahteraannya juga,” ujar Bobby.
Kegiatan Panggung Demokrasi tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, mahasiswa, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas persoalan serta arah pembangunan Sumut.
Dalam kegiatan itu, Bobby didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Hadir pula Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, Anggota DPRD Sumut Aripay Tambunan, perwakilan Forkopimda, serta pimpinan organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus.
Selain infrastruktur, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi mengenai pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan keterbukaan informasi publik.
Bobby turut menanggapi persoalan peredaran narkoba. Ia menyebut Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut akan menyepakati Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagai revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah juga akan mengatur pelarangan peredaran rokok elektrik atau vape, pod, dan sejenisnya. Bagi pelaku usaha penjualan vape yang terdampak kebijakan itu, Pemprov Sumut akan menyiapkan alternatif dukungan usaha melalui kredit khusus dari Bank Sumut.
“Bagi yang terdampak (penjual vape), kita akan coba siapkan kredit khusus dari Bank Sumut, untuk usaha yang lain. Karena kita di pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat juga sudah memberikan kesempatan bagi seluruh pelaku UMKM memberikan kredit dengan bunga yang ringan,” sebutnya.
Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengapresiasi langkah Bobby bersama DPRD Sumut yang menginisiasi Ranperda pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan Polda Sumut berkomitmen memberantas peredaran narkoba dan berbagai bentuk kejahatan di seluruh wilayah Sumut, termasuk menindak tegas aparat yang terlibat.
“Kepada mahasiswa, saya juga sampaikan bahwa pengamanan unjuk rasa kami yakinkan akan mengawalnya. Jika itu berlansung dengan baik dan sesuai aturan, maka siapapun petugas yang mencoba mengganggu, maka kami akan berikan tindakan tegas,” jelasnya.
Perwakilan Aliansi BEM se-Indonesia wilayah Sumut, Arya Attallah, mengapresiasi kesediaan Gubernur dan Kapolda Sumut mendengarkan aspirasi mahasiswa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya menjadi mitra kritis pemerintah, tetapi juga mitra kolaboratif dalam mendorong kemajuan Sumut.
Menurut Arya, berbagai tuntutan mahasiswa diharapkan dapat dijawab melalui program dan kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi. (Reza)
Pos Terkait
