JAKARTA, kaldera id – Anggota DPR RI dari Komisi IX, Dr. Sihar P.H. Sitorus, menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Pesantren Bebas Tuberkulosis (TB) yang diluncurkan secara nasional di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.
Menurutnya, gerakan ini penting karena pesantren merupakan ruang hidup dan pendidikan bagi jutaan santri yang membutuhkan perlindungan kesehatan yang setara dan berkelanjutan.
Tuberkulosis masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. WHO memperkirakan sekitar 1,09 juta orang mengalami TB di Indonesia pada 2023, dengan angka kejadian sekitar 387 per 100.000 penduduk dan angka kematian lebih dari 130 ribu jiwa. Pemerintah sendiri melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2021 menetapkan target eliminasi TB pada 2030, yakni menurunkan angka kejadian menjadi 65 per 100.000 penduduk dan angka kematian menjadi 6 per 100.000 penduduk.
“Target ini tidak mungkin dicapai bila penanganan TB hanya diserahkan kepada rumah sakit atau puskesmas. Kita harus masuk ke ruang-ruang kehidupan masyarakat, termasuk pesantren. Karena itu, kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan komunitas, pengelola pesantren, kader kesehatan, organisasi masyarakat, dan para penyintas TB menjadi sangat penting,” kata Sihar dalam siaran persnya, Ahad (15/11/2026)
Ia menegaskan bahwa komunitas bukan sekadar pelengkap kegiatan pemerintah. Komunitas memiliki peran penting untuk membangun kepercayaan, mengurangi stigma, mendampingi pasien agar tidak putus obat, membantu penelusuran kontak erat, serta menghubungkan keluarga yang membutuhkan layanan dengan puskesmas dan fasilitas kesehatan rujukan.
“Pasien TB sering kali tidak putus obat karena tidak mengerti. Mereka putus obat karena malu, takut dikucilkan, tidak punya ongkos, kehilangan penghasilan, atau tidak memiliki orang yang mendampingi. Di titik inilah komunitas bekerja. Kemenkes menyediakan standar layanan, obat, diagnosis, dan sistem rujukan; komunitas memastikan layanan itu benar-benar sampai kepada masyarakat,”.
Sihar Sitorus menilai peluncuran Gerakan Pesantren Bebas TB harus diikuti dengan langkah konkret, antara lain skrining aktif bagi santri dan pengasuh, pelacakan kontak erat, pemeriksaan lanjutan bagi warga pesantren yang berisiko, pemberian Terapi Pencegahan TBC, pengobatan sampai tuntas bagi pasien, serta perbaikan kesehatan lingkungan asrama dan ruang belajar.
Ia juga meminta agar program tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan satu kali. Pesantren perlu menjadi bagian dari jejaring penanggulangan TB yang terhubung dengan puskesmas, dinas kesehatan, kantor Kementerian Agama, dan komunitas pendamping pasien.
“Pesantren bebas TB bukan berarti pesantren yang tidak pernah menemukan kasus. Justru pesantren yang baik adalah pesantren yang berani menemukan kasus lebih dini, memastikan santri memperoleh pengobatan, melindungi kontak erat, dan menghapus stigma. Menutup-nutupi kasus hanya memperpanjang penularan,” ujarnya.
Menurutnya, Sumatera Utara harus menjadikan peluncuran nasional di Deli Serdang sebagai momentum membangun model penanggulangan TB berbasis komunitas yang dapat diterapkan secara luas. Pemerintah pusat perlu memastikan ketersediaan obat, alat diagnosis, tenaga kesehatan, dan sistem data yang baik. Pemerintah daerah perlu menjamin puskesmas mampu melakukan tindak lanjut. Sementara komunitas dan pengelola pesantren harus dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi.
“Bebas TB harus dimulai dari keberanian untuk menemukan pasien, kesungguhan untuk mendampingi sampai sembuh, dan kerja sama yang tidak putus antara negara dengan masyarakat. Di situlah Gerakan Pesantren Bebas TB harus mengambil peran,” ujarnya.(reza/rel/red)
Pos Terkait
