Tiga Tahun Bekerja, Hak Pekerja Outsourcing Musim Mas Dibahas Komisi 2 DPRD Medan

redaksi
17 Nov 2026 11:01
Medan News 0 1
5 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Komisi 2 DPRD Kota Medan meminta PT Srikandi Inti Lestari memberikan penyelesaian yang layak kepada Aldi Pratama, pekerja outsourcing yang berselisih dengan perusahaan setelah dikembalikan dari PT Musim Mas.

DPRD mengingatkan perusahaan agar mengedepankan kemanusiaan dan memenuhi hak pekerja.

Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Medan, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis dengan menghadirkan perwakilan PT Musim Mas, PT Srikandi Inti Lestari, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, serta Aldi Pratama.

Dalam RDP tersebut, Aldi mengaku dikembalikan dari PT Musim Mas kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, PT Srikandi Inti Lestari, setelah dituding membuat keributan dan mengancam atasan. Namun, ia membantah tudingan tersebut.



Aldi mengungkapkan, persoalan bermula dari beban pekerjaan yang menurutnya tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi kesehatannya. Ia mengaku harus menjaga dua mesin injeksi sekaligus, meskipun telah menyampaikan keberatan kepada pihak perusahaan.

“Kata orang Srikandi saya sudah di-PHK. Saya memang ada kesalahan. Tapi SOP Musim Mas tidak ada. Bagaimana caranya satu orang menjaga dua mesin injeksi. Saya sudah bilang tidak bisa,” ungkap Aldi.

Ia juga mengaku kerap mengalami gangguan kesehatan, seperti asma, sakit lambung, dan vertigo saat bekerja. Menurutnya, keluhan tersebut telah disampaikan kepada bagian HRD, tetapi tidak mendapat tanggapan.

Bahkan, Aldi mengaku pernah mengalami luka akibat terkena uap panas saat bekerja sehingga tangannya sulit dikepalkan.

“Kami dibuat kerja rodi, dianggap seperti robot. Tangan kanan saya kena uap panas, sehingga tidak bisa dikepal,” katanya.

Aldi juga mempertanyakan tuduhan ancaman terhadap atasannya yang menjadi alasan dirinya dikembalikan ke PT Srikandi. Ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan terperinci mengenai tuduhan tersebut dan meminta hak-haknya sebagai pekerja dipenuhi.

“Saya meminta hak-hak saya sebagai pekerja,” tegasnya.

Perwakilan PT Musim Mas, Syafaruddin dan Ronda, menjelaskan hubungan antara PT Musim Mas dan PT Srikandi Inti Lestari didasarkan pada perjanjian kerja sama business to business (B2B).

Mereka menyebut tugas Aldi mengontrol mesin pembuat jerigen serta menyortir produk yang bocor atau berlubang. Pekerjaan tersebut dilakukan secara bergantian.

Pihak Musim Mas juga menyebut Aldi pernah mengeluarkan perkataan yang dinilai tidak pantas kepada atasannya, termasuk dianggap sebagai ancaman.

“Kita tidak PHK beliau, tapi kita kembalikan ke user-nya, PT Srikandi. Tinggal Srikandilah yang berwenang terhadapnya,” ujar perwakilan Musim Mas.

Sementara itu, perwakilan PT Srikandi Inti Lestari, Lemita V., membenarkan Aldi merupakan karyawan perusahaan dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Ia menyebut Aldi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan upah lebih dari Rp4 juta per bulan.

Aldi ditempatkan bekerja di PT Musim Mas yang berlokasi di Kawasan Industri Medan (KIM) II, Deli Serdang.

Menurut Lemita, perusahaan menilai Aldi perlu mendapatkan pembinaan karena cara komunikasinya dengan pimpinan dianggap tidak sopan. Karena itu, pihaknya memanggil Aldi untuk menjalani perundingan bipartit.

Dalam perundingan tersebut, Aldi meminta kompensasi sebesar tiga bulan upah. Awalnya, PT Srikandi menawarkan kompensasi satu bulan upah ditambah sisa kontrak kerja.

Perusahaan juga sempat menawarkan penempatan kerja di perusahaan lain dengan gaji yang sama, tetapi tawaran itu ditolak Aldi karena mengaku trauma.

Lemita mengatakan perusahaan kemudian bersedia memberikan kompensasi tiga bulan upah. Namun, kesepakatan belum tercapai karena Aldi juga meminta pembayaran sisa masa kontrak.

“Kami pun tidak mau memaksakan karena tidak ada niat memecatnya. Hingga akhirnya manajemen mau membayar uang kompensasi tiga bulan upah, tapi dia tidak mau sebelum manajemen bayar uang sisa kontrak,” jelasnya.

Menanggapi keterangan kedua perusahaan dan pekerja, anggota Komisi 2 DPRD Medan, Janses Simbolon, menilai tuntutan Aldi telah mendapat respons dari PT Srikandi. Namun, masih terdapat persoalan terkait pembayaran kompensasi sisa masa kontrak yang perlu diselesaikan.

Ia meminta PT Srikandi tidak terlalu memperhitungkan besaran kompensasi yang harus diberikan kepada pekerja.

“PT Srikandi harus tarik ulur juga lah. Karena nama PT Srikandi sudah besar. Bukan miskin kalian (PT Srikandi) bila memberikan sedikit kepada Aldi,” ujarnya.

Anggota Komisi 2 lainnya, Afif Abdillah, juga meminta perusahaan memberikan kompensasi secara layak agar perselisihan tidak berkepanjangan.

“Kalau bisa diberikanlah uang kompensasinya. Kalau bisa lebih, alhamdulillah, tapi jangan sampai kurang lah,” katanya.

Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Medan, Modesta Marpaung, meminta kedua perusahaan dan pekerja mengakhiri perselisihan melalui jalan damai. Ia menekankan pentingnya memperlakukan pekerja secara manusiawi, terlebih Aldi telah bekerja selama tiga tahun di lingkungan PT Musim Mas.

“Intinya manusia-kanlah manusia. Intinya damai-damai lah. Sudah ada Disnaker. Takutnya tidak ada putusnya nanti,” ujarnya.

Modesta juga meminta PT Srikandi mempertimbangkan pemberian kompensasi yang menguntungkan kedua belah pihak, mengingat Aldi tidak bersedia lagi bekerja di PT Musim Mas.

“Bagi kalianlah (PT Srikandi) keuntungan sedikit untuk dia (Aldi). Soalnya, si Aldi ini pun tidak mau lagi bekerja di perusahaan Musim Mas itu. Rasaku, dimanusiakanlah manusia. Apalagi sudah tiga tahun dia sudah bekerja di situ,” sambungnya.

Ia turut mempertanyakan efektivitas penyelesaian yang telah dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Medan hingga persoalan tersebut harus dibawa ke DPRD.

“Kalau Disnaker Medan bisa menyelesaikannya, tidak mungkin masalah ini sampai ke Komisi II. Damai-damai lah kalian,” pungkasnya.

Komisi 2 DPRD Medan meminta PT Srikandi, PT Musim Mas, dan Aldi mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. DPRD berharap persoalan hak dan kompensasi pekerja tersebut dapat diselesaikan secara bermartabat tanpa berlarut-larut ke jalur hukum. (Reza)