Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan
DELISERDANG, kaldera.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang menyiapkan pembangunan 50 ribu titik alat penerangan jalan (APJ) melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek yang ditargetkan mulai direalisasikan 1 Juli 2027 itu disiapkan untuk mengatasi persoalan lampu jalan sekaligus menekan beban anggaran daerah.
Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan, rencana tersebut berangkat dari besarnya anggaran pembayaran listrik penerangan jalan yang mencapai Rp118 miliar hingga Rp120 miliar per tahun. Namun, besarnya anggaran itu belum sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Pasalnya, masih ditemukan lampu jalan yang mati meskipun biaya listriknya tetap dibayarkan. Di sisi lain, sejumlah titik yang membutuhkan penerangan juga belum dilengkapi lampu jalan.
“Kita perlu mengevaluasi pengelolaan penerangan jalan dan menggandeng swasta melalui skema KPBU. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan penerangan yang lebih baik tanpa pemerintah harus menanggung seluruh investasi pembangunan di awal,” kata Asri Ludin dalam kegiatan peningkatan kapasitas KPBU APJ bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas di Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (16/11/2026).
Saat ini, sekitar 37 ribu titik lampu jalan telah terpasang di Deli Serdang. Melalui skema KPBU, jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 50 ribu titik.
Selain penambahan lampu, infrastruktur penerangan jalan itu direncanakan terintegrasi dengan kamera pengawas atau CCTV yang beroperasi dan dipantau selama 24 jam untuk mendukung keamanan masyarakat.
Asri Ludin menegaskan, seluruh tahapan persiapan harus dilakukan secara cermat, terutama menyangkut regulasi, aspek teknis, dan kepastian hukum. Ia tidak ingin proyek yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik justru menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Proses ini masih panjang. Saya harap jangan sampai niat baik hari ini justru menyisakan masalah di masa mendatang. Kita ingin proyek ini berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tetap sesuai ketentuan,” tegasnya.
Pemkab Deli Serdang berharap DPRD dan seluruh pihak terkait mendukung rencana tersebut agar daerah itu dapat menjadi kabupaten kedua yang menerapkan skema KPBU untuk pembangunan alat penerangan jalan.
Sementara itu, SVP Guidance and Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), Nandang Prihantoro, menjelaskan, proyek KPBU APJ Deli Serdang masih berada pada tahap perencanaan. Karena itu, penyamaan persepsi antarpihak diperlukan agar proses selanjutnya berjalan lancar dan target realisasi dapat tercapai.
Menurutnya, pembahasan tidak hanya menyangkut skema kerja sama, tetapi juga penentuan titik-titik pemasangan lampu jalan yang harus dilakukan secara matang sejak awal.
“Ini prosesnya masih panjang. Bukan hanya menyamakan persepsi, tapi penentuan titik-titik lampu yang akan dipasang juga akan dibahas. Sebab, jika proyek sudah berjalan, pemerintah tidak bisa melakukan penambahan,” jelasnya.
Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Deli Serdang dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Narasumber berasal dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan PT PII. (Reza)