UMP Sumut 2027 Naik 5,61 Persen

redaksi
20 Nov 2026 15:16
Medan News 0 2
2 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2027 sebesar Rp3.410.000. Angka tersebut naik 5,61 persen atau sekitar Rp181.000 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp3.228.971.

Penetapan kenaikan UMP tersebut dilakukan setelah Pemprov Sumut menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (20/11/2026).

“Tadi rapatnya sudah selesai. Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada saya tadi, kenaikan sebesar 5,61 persen atau menjadi Rp3.410.000. Untuk teknisnya nanti bisa ditanyakan ke Dewan Pengupahan Provinsi,” kata Bobby kepada wartawan.

Bobby berharap kebijakan pengupahan yang ditetapkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, baik pekerja maupun pengusaha.



“Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” ujarnya.

Penetapan UMP Sumut 2027 mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengupahan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Selain itu, penetapan tersebut juga memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.

Proses penetapan UMP Sumut 2027 telah melalui kajian dan pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pembahasan tersebut melibatkan unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta serikat pekerja dan serikat buruh.

Setelah penetapan UMP provinsi, Bobby meminta seluruh bupati dan wali kota di Sumatera Utara segera menyampaikan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027.

Rekomendasi tersebut harus disusun berdasarkan UMP yang telah ditetapkan serta hasil kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah di masing-masing kabupaten/kota.

Bobby menetapkan batas akhir penyampaian rekomendasi UMK dan UMSK 2027 paling lambat 25 November 2026.

Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota diminta segera menuntaskan pembahasan bersama unsur terkait agar penetapan upah minimum di daerah dapat mengikuti tahapan dan jadwal yang telah ditentukan. (Reza)