Wakil Gubernur Sumut Surya saat membacakan Nota Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumut terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (20/11/2026).
MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mengedepankan prinsip keadilan serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh justru menambah beban masyarakat dan dunia usaha.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat membacakan Nota Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumut terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (20/11/2026).
Kedua Ranperda tersebut yakni perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Dalam jawabannya, Surya menyampaikan bahwa perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Penyesuaian juga mempertimbangkan penataan struktur organisasi perangkat daerah.
Pemprov Sumut menegaskan, penetapan tarif dan objek retribusi harus memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung pelayanan nyata. Besaran pungutan juga harus mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, tingkat pemanfaatan, nilai aset, dan kemampuan masyarakat.
“Kebijakan optimalisasi PAD harus tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, daya beli, keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta iklim investasi di Sumatera Utara,” jelas Surya.
Untuk meningkatkan PAD, Pemprov Sumut akan memperkuat pendataan potensi pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan.
Pemerintah juga mendorong digitalisasi penerimaan daerah melalui perluasan transaksi nontunai, pengembangan layanan E-Samsat Sumut, dan digitalisasi pembayaran retribusi pada perangkat daerah pengelola.
Selain itu, masyarakat harus memperoleh informasi yang transparan mengenai jenis pelayanan, objek pungutan, dasar hukum, besaran tarif, tata cara pembayaran, hingga manfaat pelayanan.
Pengawasan juga diperkuat melalui rekonsiliasi data, evaluasi berkala, pengendalian internal, serta koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna meminimalkan penyimpangan dan kebocoran pendapatan daerah.
Terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemprov Sumut menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi hubungan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Tim Pembina Samsat akan memperkuat sosialisasi, transparansi rincian tagihan, serta rekonsiliasi penerimaan agar masyarakat memahami mekanisme pemungutan.
Pemprov Sumut juga menyatakan kebijakan penyesuaian tarif harus memperhatikan dampak sosial ekonomi dan kemampuan masyarakat. Bahkan, pemerintah membuka peluang pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, hingga penundaan pembayaran pajak dan retribusi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, penambahan objek retribusi baru harus didukung fasilitas, sumber daya manusia, standar pelayanan, serta sistem administrasi pemungutan yang memadai.
“Penerapannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing perangkat daerah dengan tetap mengutamakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik,” jelas Surya.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pemprov Sumut juga menyampaikan jawaban atas Ranperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Perubahan regulasi ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Salah satu upayanya melalui penguatan pendekatan restorative justice atau penyelesaian perkara secara restoratif sesuai ketentuan hukum.
“Pemprov Sumut juga mendorong pemberdayaan paralegal desa melalui program PRESTICE 2025–2030 yang diarahkan untuk memperkuat pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat di 33 kabupaten/kota,” ujarnya.
Pemerintah juga akan menyederhanakan pendataan penerima bantuan hukum melalui pemanfaatan basis data kesejahteraan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Melalui pembahasan kedua Ranperda tersebut, Pemprov Sumut berharap kemandirian fiskal daerah semakin meningkat tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan pendapatan daerah diharapkan semakin transparan dan akuntabel, pelayanan publik meningkat, serta akses keadilan bagi masyarakat miskin semakin luas. (Reza)