MEDAN, kaldera.id – Masa tahun ajaran baru yang ditandai dengan penerimaan siswa baru pada Mei dan Juni 2023 ini sangat berpeluang memicu inflasi.
Hal ini karena tahun ajaran baru akan mendongkrak kenaikan permintaan terhadap berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah mulai dari belanja masuk sekolah, hingga kebutuhan akan buku dan alat tulis serta pakaian sekolah.
“Ini tetap bisa memicu inflasi. Ini harus diantisipasi pemerintah,” kata pengamat ekonomi Universitas Negeri Medan (Unimed), Armin Rahmansyah Nasution, Sabtu (29/4/2023).
Sejauh ini kata Armin, kinerja pemerintah mulai dari pusat hingga daerah dalam menangani masalah inflasi sangat perlu diapresiasi. Pemerintah pusat yang secara rutin melakukan kontrol terhadap upaya pemerintah daerah dalam mencegah peningkatan inflasi terbukti berhasil mencegah lonjakan inflasi.
“Ini yang harus terus dilakukan agar masyarakat tetap memiliki daya beli terhadap barang-barang konsumsi,” ujarnya.
Armin menambahkan, beberapa kebijakan pemerintah dalam mendorong daya beli masyarakat ini seperti pemberian insentif PNS dan gaji ke 13 memberi sumbangsih dalam mencegah kenaikan persentase inflasi. Yang menjadi persoalan adalah pada sektor swasta.
“Pemerintah harusnya sudah harus bisa mendorong agar pihak swasta juga memperhatikan bagaimana agar pegawai-pegawai mereka mampu memenuhi kebutuhan berkaitan dengan momen tahun ajaran baru seperti uang pendaftaran anak, membeli perlengkapan sekolah mulai dari baju, tas, buku dan alat tulis,” pungkasnya.
“Di luar negeri hal seperti ini yang sudah terpenuhi oleh sektor swasta makanya jarang kita dengar ada desakan untuk kenaikan gaji. Karena itu tadi, kebutuhan pendidikan anak ditanggung, urusan kesehatan juga ditanggung hingga ongkos juga murah. Itu perlu dicontoh,” demikian Armin Rahmansyah Nasution.(efri s/rel)