MEDAN, kaldera.id – Tahun 2025 menjadi masa transisi pemerintahan di Kota Medan, menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru bagi pembangunan daerah. Dalam momentum ini, Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan 2026 diharapkan mampu mengakomodasi visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih, tanpa melenceng dari pedoman strategis yang telah ditetapkan.
Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution melalui Pj Sekda Kota Medan, Topan Obaja Putra Ginting, saat membuka Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2026 di Hotel Aryaduta, Rabu (22/1/2025). “Ranwal RKPD 2026 harus mencerminkan visi pemimpin baru, sekaligus selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi dan pusat,” ujarnya.
Topan Ginting menekankan pentingnya integrasi visi pembangunan dari tingkat kota hingga nasional. “RPJMD Provinsi Sumut harus sinkron dengan RPJMD Kota Medan, sementara pemerintah pusat telah mengarahkan kebijakan melalui Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kolaborasi ini adalah kunci,” jelasnya.
Konsultasi publik ini menghadirkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat, untuk memberikan masukan strategis. Diskusi yang aktif diharapkan dapat memperkaya rancangan pembangunan Kota Medan ke depan, dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi.
Menurut Topan, Kota Medan telah menunjukkan kemajuan signifikan, mulai dari infrastruktur modern hingga inovasi pelayanan publik seperti Mal Pelayanan Publik. “Keberlanjutan pembangunan adalah fondasi penting. Dengan visi Indonesia Emas 2045, kita perlu melanjutkan capaian positif ini,” tambahnya.
Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menilai konsultasi publik ini sebagai langkah penting sebelum memasuki tahap Musrenbang. “Perencanaan yang berorientasi hasil, didukung komitmen kuat aparatur Pemko Medan, menjadi fondasi tata kelola yang akuntabel dan pelayanan prima bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bappeda Kota Medan, Benny Iskandar, mengundang seluruh peserta untuk memberikan saran konstruktif terkait tantangan pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di Medan. “Masukan yang relevan akan menjadi panduan untuk menyusun program prioritas yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Benny.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan, Ranwal RKPD 2026 diharapkan menjadi landasan kuat bagi Medan untuk terus berkembang, menciptakan kota yang maju, modern, dan inklusif. (Reza)