Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati Langkat, Rabu (3/9/2025).
LANGKAT, kaldera.id – Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati Langkat, Rabu (3/9/2025).
Bupati Langkat Syah Afandin hadir memimpin jajaran Pemkab didampingi Wakil Bupati Tiorita Br. Surbakti, Sekda Amril, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Dalam sambutannya, Syah Afandin menegaskan komitmen Pemkab Langkat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, sesuai arahan Presiden.
“Keberhasilan pencegahan korupsi ditentukan bukan hanya oleh regulasi, tetapi juga konsistensi dan integritas aparatur daerah. Setiap perangkat daerah harus serius mengoptimalkan pengawasan guna meminimalisir potensi penyimpangan,” tegasnya.
Kasatgas Korsup Direktorat I Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Uding Juharudin, menjelaskan bahwa MCSP merupakan penguatan dari sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan cakupan lebih luas.
“Melalui rakor ini kita menyamakan persepsi, menyelaraskan pemahaman indikator penilaian, serta menguatkan komitmen dalam pemenuhan eviden capaian yang wajib disiapkan setiap pemerintah daerah,” ujarnya.
PIC Sumatera Utara dari Tim Satgas Koordinasi Pencegahan KPK RI, Renta Marito, menambahkan bahwa skor MCP Kabupaten Langkat tahun 2024 tercatat 85,60 poin, meningkat dari tahun sebelumnya.
“Kami berharap tahun 2025 ini, Kabupaten Langkat mampu mencatat peningkatan signifikan,” jelasnya.
Adapun penilaian MCSP 2025 mencakup delapan area intervensi, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan/pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta optimalisasi pajak daerah. Menutup arahannya, Bupati menegaskan pentingnya menindaklanjuti seluruh rencana aksi MCSP dan SPI dengan konsisten.
“Proses perencanaan hingga pelaporan wajib sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan. Ini momentum kita membangun pemerintahan bersih dan berintegritas, sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya. (Reza)
Pos Terkait
