Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memaparkan capaian makro ekonomi tahun 2025 saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Sumatera Utara, Senin (30/3/2026).
MEDAN, kaldera.id – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memaparkan capaian makro ekonomi tahun 2025 saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Sumatera Utara, Senin (30/3/2026).
Dalam laporan tersebut, Bobby menyoroti penurunan angka kemiskinan, peningkatan ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Data Pemprov Sumut menunjukkan angka kemiskinan turun 0,63 poin, dari 7,99% pada 2024 menjadi 7,36% pada 2025. Penurunan ini setara dengan berkurangnya 87.760 jiwa.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami peningkatan, dari 71,36% pada 2024 menjadi 72,29% pada 2025.
Sementara itu, IPM Sumut naik dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025, atau meningkat sebesar 0,71 poin.
“Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, mengalami peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir,” ujar Bobby dalam rapat paripurna.
Ia menjelaskan, PDRB per kapita Sumut naik dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta pada 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp72,62 juta pada 2025.
Selain capaian makro ekonomi, Bobby juga memaparkan realisasi keuangan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun, dengan realisasi Rp12,27 triliun.
Untuk belanja daerah, Pemprov Sumut mengalokasikan Rp12,5 triliun dengan realisasi mencapai Rp11,5 triliun atau sekitar 92 persen.
Menurut Bobby, penggunaan anggaran difokuskan pada efisiensi, efektivitas, dan program prioritas daerah.
“Belanja daerah mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai prioritas pembangunan,” katanya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, serta Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap.
Pemaparan LKPJ ini menjadi gambaran kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepanjang 2025, sekaligus bahan evaluasi DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. (Reza)
Pos Terkait
