Harga Cabai Naik di Tengah Surplus Produksi, Pemprov Sumut Perketat Pasokan
Produksi cabai Sumatera Utara sebenarnya surplus, tetapi harga di pasar lokal justru tertekan. Pemprov Sumut menilai derasnya arus cabai dari daerah sentra produksi ke luar provinsi menjadi salah satu pemicu anomali tersebut.
MEDAN, kaldera.id – Produksi cabai Sumatera Utara sebenarnya surplus, tetapi harga di pasar lokal justru tertekan. Pemprov Sumut menilai derasnya arus cabai dari daerah sentra produksi ke luar provinsi menjadi salah satu pemicu anomali tersebut.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Evan Botung Daulay mengatakan kondisi itu tengah dibedah Pemprov Sumut untuk memastikan kebutuhan cabai masyarakat di dalam daerah tidak terganggu sebelum pasokan dikirim ke luar provinsi.
“Secara data produksi, Sumut ini sebenarnya surplus. Namun, ada anomali di mana cabai hasil panen dari daerah sentra produksi justru banyak keluar daerah, seperti di Kabupaten Batubara baru panen raya cabai, namun inflasinya justru tinggi. Ini jadi anomali, makanya kami cari akar permasalahannya,” kata Evan dalam konferensi pers di lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/10/2026).
Menurut Evan, tingginya penjualan cabai ke luar wilayah, antara lain ke Riau dan Aceh, ikut memengaruhi ketersediaan pasokan untuk kebutuhan pasar Sumut.
Karena itu, Pemprov Sumut memperkuat intervensi pasar dengan melibatkan pemangku kepentingan dan petani binaan. Salah satu komitmen yang didorong adalah memastikan kebutuhan cabai Sumut terpenuhi lebih dahulu sebelum hasil produksi dijual ke luar daerah.
“Untuk menanggulangi hal ini, Pemprov Sumut bergerak melakukan intervensi dengan menyepakati komitmen bersama para pemangku kepentingan dan petani binaan. Prinsipnya, pasokan dan kebutuhan cabai di dalam Sumatera Utara harus terpenuhi terlebih dahulu, baru sisanya diperbolehkan untuk dijual ke luar daerah,” ujar Evan.
Pemprov Sumut juga mulai menyerap hasil panen petani lokal melalui BUMD PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) bersama mitra. Cabai yang diserap kemudian didistribusikan ke pasar induk utama, termasuk Pasar Induk Lau Cih dan MMTC.
“Pemprov Sumut melalui BUMD, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) serta kerja sama dengan mitra langsung menyerap dan membeli hasil panen cabai dari petani lokal. Cabai yang dibeli ini langsung kami distribusikan ke pasar-pasar induk utama, seperti Pasar Induk Lau Cih, pasar MMTC untuk mengamankan ketersediaan stok pasar lokal,” jelasnya.
Intervensi juga diarahkan ke sisi produksi. Biro Perekonomian Setdaprovsu bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia mengedukasi kelompok tani sekaligus mengatur jadwal masa tanam cabai agar panen tidak menumpuk pada waktu tertentu dan kemudian mengalami kekosongan pasokan.
“Pengaturan masa tanam ini sangat penting agar jadwal panen terdistribusi secara merata sepanjang tahun, sehingga tidak ada lagi periode kekosongan pasokan yang memicu lonjakan harga di pasaran,” kata Evan.
Pemprov Sumut juga menyiapkan subsidi ongkos angkut untuk menekan biaya distribusi dari sentra produksi menuju pasar konsumen. Di sisi hilir, Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar terus digelar secara serentak di kabupaten/kota.
“Kami sudah banyak melakukan koordinasi dan turun ke lapangan, hingga Desember nanti seluruh kabupaten/kota serentak minimal dua sampai empat kali melakukan Gerakan Pangan Murah,” ungkap Evan.
Upaya stabilisasi tersebut dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Bulog, serta pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Sumut berharap pengamanan pasokan dari sentra produksi, penyerapan hasil panen, pengaturan masa tanam hingga intervensi distribusi mampu menjaga ketersediaan cabai sekaligus menahan tekanan harga di pasar.
“Pemprov Sumut akan terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga agar inflasi tidak tinggi,” pungkas Evan. (Reza)
Pos Terkait
