Pemko Medan Ajukan Tambahan Pintu Keluar Tol Marelan

Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution ketika melakukan rapat progres pembangunan jalan tol di Sumatera Utara melalui Video Conference di Command Center Balai Kota Medan.
Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution ketika melakukan rapat progres pembangunan jalan tol di Sumatera Utara melalui Video Conference di Command Center Balai Kota Medan.

MEDAN, kaldera.id – Pemko Medan mengajukan kembali penambahan exit tol (pintu keluar) di pintu tol Marelan, tepatnya di bagian sisi timur. Hal ini untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penumpukan kendaraan yang ke luar nantinya.

Dengan begitu kenyamanan setiap pengguna jalan tol dari Medan menuju Kota Binjai tetap terjaga.

Hal ini disampaikan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution ketika melakukan rapat progres pembangunan jalan tol di Sumatera Utara melalui Video Conference di Command Center Balai Kota Medan, Kamis (23/4/2020).

Pengajuan tersebut disampaikan langsung Akhyar kepada Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden (KSP), Febry Calvin Tetelepta selaku pimpinan rapat.

“Kami mohon agar exit tol di pintu tol Marelan dapat terealisasi. Sebab, ini dimaksudkan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas warga yang akan menggunakan jalur tol tersebut,” kata Akhyar.

Selain membahas progres pembangunan tol Medan-Binjai, Akhyar mengungkapkan ada sejumlah ruas jalan tol lain yang juga dibahas dalam rapat tersebut yakni ruas tol Tebing Tinggi – Serbelawan, Serbelawan – Pematang Siantar, Tebing Tinggi – Indrapura, Indrapura -Kuala Tanjung, Binjai-Langsa dan Indrapura -Kisaran.

Terkait pengajuan permintaan exit tol Marelan, Akhyar mengaku akan menyurati kembali Dirjen Bina Marga untuk segera ditindaklanjuti. Dirinya berharap, ruas jalan tol Medan-Binjai dapat segera beroperasi.

“Insha Allah, progres pembangunan berjalan baik dan secara keseluruhan tol Medan-Binjai dapat beroperasi maksimal,” harapnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian 1 KSP Febry Calvin Tetelepta selaku pimpinan rapat mengatakan, sejumlah kendala yang dihadapi kabupaten/kota dalam pembangunan jalan tol akan tetap dilakukan pemantauan. Hal ini mengingat, jelas Febry, pembangunan harus tetap berjalan sesuai dengan instruksi Presiden.

“Kami himbau seluruh pemangku kepentingan di kabupaten/kota dapat melakukan koordinasi intensif demi kelancaran pembangunan semua ruas jalan tol yang kita bahas. Selanjutnya, kita akan melakukan rapat evaluasi di bulan Juni mendatang agar kita mengetahui progres pembangunan yang telah dilakukan,” ungkap Febry. (reza sahab)