MEDAN, kaldera.id – Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mengungkapkan, pihaknya kedepan berencana membangun mall pelayanan publik.
Namun, sebelum program tersebut belum dilaksanakan, harus terlebih dahulu dibangun sistem di dalamnya. “Untuk apa fisik bagus, kalau prosedurnya belum singkat dan biaya pengurusannya tidak transparan,” ungkap Bobby saat pencangan wilayah bebas korupsi di Ruang Rapat III, Kantor Walikota Medan, Kamis (6/5/2021).
Dia mengungkapkan, tujuan reformasi birokrasi diantaranya menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinnggi, efektif, efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Bila ini tercapai, tingkat kepuasan publik pada Pemko akan baik.
Untuk itu dirinya menegaskan antar OPD harus berkolaborasi dan bersinergi untuk memberikan pelayanan yang singkat, tepat, dan memuaskan masyarakat. Ditekankannya pula, harus ada sinkronisasi lamanya waktu pengurusan di kecamatan maupun dinas.
“Adanya keluhan masyarakat bukan hanya pekerjaan rumah kepala lingkungan, lurah, camat, tapi juga kepala dinas dan walikota,” ungkapnya.
Dia menambahkan, teknologi komunikasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diterimanya. Dia banyak menerima laporan langsung dari masyarakat, terutama melalui media sosial.
“Karena itu, mari kita berikan pelayanan yang baik, cepat, tepat, dan memuaskan. Jangan lakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku,” tambahnya.(reza)
