MEDAN, kaldera.id – Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 menempatkan Pemkot Medan sebagai pemerintah kota dengan integritas terendah di Indonesia. Wali Kota Medan Bobby Nasution pun merespons hasil survei yang dikeluarkan KPK tersebut.
Bobby mengatakan, jika berbicara pemberantasan korupsi di Medan, maka yang dibenahi terlebih dahulu adalah sistemnya.
“Pemberantasan korupsi di Kota Medan, yang pasti yang namanya pemberantasan korupsi itu yang kami nilai di Pemkot Medan yang perlu dibenahi pertama kali adalah sistemnya dulu,” kata Bobby Nasution, Sabtu (4/3/2023).
Sebab, menurut menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, sistem pemerintahan haruslah dibuat sebaik-baiknya. Sehingga sistem yang ada tidak mengarah kepada tindak korupsi.
“Karena sistem pemerintahan itu sebenarnya tidak ada yang mengarah ke baik kepala daerah nya atau jajaran keseluruhannya, tidak ada yang mengarah ke tindakan korupsi, ketika sistem kita buat sebaik-baiknya,” ujarnya.
Menurut Bobby, ada dua sektor yang kerap terjadi tindak pidana korupsi. Yakni di sektor pembangunan infrastruktur atau proyek dan juga saat lelang jabatan.
“Ya korupsi sekarang paling banyak kalau saya tidak salah ya, paling banyak itu masalah proyek, masalah lelang jabatan, cuma dua itu paling banyak,” ucapnya.
Di Pemkot Medan sendiri, Bobby menyebutkan dari segi proyek, saat knk mereka sudah lebih terbuka. Dengan penerapan elektronik dalam lelangnya.
“Pertama, kalau masalah proyeknya sudah kita pakai keterbukaan pakai elektronik, pakai e-budgeting, lelang dengan cara terbuka ini juga akan mengikis kemungkinan terjadinya korupsi,” ucapnya.
Untuk masalah lelang jabatan, Bobby juga mengaku sudah menerapkan keterbukaan saat lelang jabatan. Hal itu untuk meminimalisir terjadinya jual beli jabatan.
“Yang kedua, lelangnya (lelang jabatan), kaalu lelangnya dibuat terbuka, lelangnya dibuat dengan sistem yang sebaik-baiknya, tidak ada kemungkinan untuk bisa cawe-cawe namanya (atau) siapa yang bayar yang dapat jabatan,” ungkapnya.
Dia optimis, dengan diterapkannya sistem tersebut, maka praktek korupsi di daerah dapat dikikis.
“Nah ini kalau sistemnya dibuat betul-betul, ini pasti tindak pidana korupsi di daerah bisa dikikis,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei penilaian integritas (SPI) tahun 2022. Hasilnya, Pemkot Medan menjadi kota dengan integritas terendah di Indonesia dengan indeks 61.69.
Survei ini dilakukan KPK terhadap 392.785 responden, dengan rincian 222.479, responden internal, 162.155 responden eksternal dan 8.160 responden ahli. Survei tersebut menyasar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Survei Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah,” demikian tertulis dalam laporan SPI tahun 2022 dari KPK yang dikutip detikSumut, Sabtu (4/3/2023).
Setelah melakukan survei tersebut, hasilnya untuk kategori kota, Pemkot Medan keluar sebagai pemerintahan dengan integritas terendah se -Indonesia dengan indeks 61,69. Semakin tinggi indeks yang raih oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, maka semakin kecil risiko korupsi dan penanganannya semakin baik. (det)
