JAKARTA, kaldera.id- Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk membangun akuntabilitas pelayan publik. Hal ini disampaikannya di Jakarta, Jumat (26/5/2023).
“Sebagai bentuk tanggung jawab Saya sebagai anggota Komisi XI DPR pada bidang keuangan dan pembangunan, untuk membangun akuntabilitas di pemda,” ujar legislator dapil Sumut ini.
Dalam keterangannya, dia menambahkan bahwa kinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi mewujudkan akuntabilitas.
“BPK sebagai salah satu mitra kerja DPR RI menjadi pemegang kunci mengenai akuntabilitas. DPR dan DPRD menjalankan hak budget dan pengawasan terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengacu hasil pemeriksaan BPK,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Dikemukakan pula bahwa semua laporan audit BPK terhadap seluruh kementerian dan lembaga diserahkan kepada DPR dalam rangka hubungan tata negara. Oleh karena itu, disampaikannya bahwa BPK merupakan salah satu lembaga tinggi negara.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Irawan Pasaribu juga memuji daerah yang selama berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Anggota Dewan dari Sumut II itu mengatakan bahwa dirinya akan mengapresiasi capaian tersebut dengan terus memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
Gus Irawan Pasaribu mengatakan daerah yang sudah punya akuntabilitas publik tentu bisa bangga karena itu. Menurut dia, terkait akuntabilitas publik ini memang perlu disosialisasikan sebagai cara untuk membangun pengetahuan dan persepsi bersama tentang peran dan fungsi BPK dalam rangka memperkuat sistem keuangan negara.
“Saya ajak para pemerintah dan ASN untuk terus berprestasi. Setiap rekomendasi yang diberikan dari BPK, temuan-temuan itu dibahas di dalam rapat dan membuat perencanaan untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti,” kata dia. (red)