MEDAN, kaldera.id – Penanggulangan kemiskinan di Medan tidak hanya melalui program perlindungan sosial dan kesejahteraan, tetapi juga upaya holistik.
Hal ini disampaikan Walikota Medan, Bobby Nasution dalam Sidang Paripurna DPRD Medan dengan agenda tanggapan kepala daerah atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2025-2045 di Gedung DPRD Medan, Selasa (2/7/2024).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Hasyim dan diikuti segenap anggota dewan itu, Bobby juga menyebutkan holistik bertujuan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan.
Upaya holistik itu, lanjutnya, antara lain akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, termasuk berbagai strategi pengembangan perekonomian yang terintegrasi.
“Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pencapaian target penurunan angka kemiskinan di kitaran nol persen pada tahun 2045,” ungkap Bobby.
Begitu juga terkait adanya saran tentang implementasi nyata program peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi agar meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan berupaya menciptakan iklim UMKM yang kondusif dan kompetitif serta mengembangkan kewirausahaan sesuai kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada RPJPN 20-2024.
Di samping itu, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan UMKM juga didukung melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor. Begitu juga terkait dengan perbaikan keadaan kota, khususnya dalam bidang infrastruktur.
“Pemko Medan rutin membangun, merehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan drainase di seluruh kecamatan dengan porsi disesuaikan keadaan.
Pemko melakukan swakelola pemeliharaan jalan dan drainase,” katanya.
Saat ini Pemko telah mereview masterplan drainase dengan harapan masalah banjir dapat diatasi secara bertahap. (reza)
