MEDAN, kaldera.id – Anggota DPRD Medan menggelar sidang paripurna istimewa dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo berkaitan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Gedung DPRD Medan, Jumat (16/8/2024).
Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Medan, Hasyim dan dihadiri Walikota Medan, Bobby Afif Nasution beserta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemko Medan, Forkopimda Kota Medan dan lainnya.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden menekankan beberapa poin pada bidang pembangunan, ekonomi dan politik. Dirinya juga mengungkapkan, tahun ini dirinya genap 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentunya ini sebuah tanggung jawab dan kepercayaan besar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Artinya sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
“Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari bahwa akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi, akan banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tapi sedari awal, saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Ada cita-cita dan harapan masyarakat. Ada dukungan dan doa dari rakyat yang selalu mengiringi dan menguatkan. Senyum, sapa, dan doa bapak, ibu, dan saudara-saudara se-Bangsa se-Tanah Air adalah sumber kekuatan saya”, kata Presiden Jokowi yang hadir didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo.
Menurutnya, selama 10 tahun ini dengan kekuatan bersama-sama telah melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini. Titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.
“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia Sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru,” jelasnya.
Dengan pembangunan itu, tentunya telah berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Indonesia bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. dan mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan.
“Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Patut kita syukuri, alhamdulillah, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%,” tambahnya.
Begitu juga dengan Inflasi terkendali di kisaran 2-3%. Dimana, banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem turun dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di 2024. Angka stunting juga berkurang dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu di tekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024.
Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun.
Mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.” Sebesar Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia. Rp225 triliun anggaran,” tuturnya.
Begitu juga dengan program Keluarga Harapan selama 10 tahun telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun. Anggaran sebesar Rp50, 3 ttriliun untuk pra kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan guna menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jokowi juga menjelaskan Ini adalah pembangunan yang dicita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama. Selain itu, semua juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri.
Walau banyak negara lain menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, tidak goyah, bahkan terus maju melangkah. Langkah tersebut dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan.
“Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp 158 triliun selama 8 tahun ini. Kita ingin kekayaan yang ada di negeri ini, anugerah Allah SWT untuk negeri ini, dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat, ” tuturnya.
Di sektor teknologi dan digitalisasi, menurut Presiden Jokowi juga patut disyukuri. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki INA Digital. Sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat. Cakupan elektrifikasi terus diperluas hingga mencapai 99% di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79% di tahun 2024.
“Di bidang hukum, kita juga patut bersyukur. Setelah 79 tahun merdeka, akhirnya kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sebagai upaya memodernisasi hukum Indonesia, serta UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih. Kita juga sudah memiliki UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang nyata, yang lebih kuat, terutama bagi perempuan dan anak-anak”, pungkasnya. (reza)
