JAKARTA, kaldera.id- Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkan Central Counterparty (CCP) pada 30 September 2024. CCP merupakan lembaga yang mengembangkan infrastruktur untuk pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu ingatkan pentingnya aspek manajemen risiko.
“Karena CCP ini merupakan sesuatu yang baru, sehingga kami berharap pengembangannya dapat mengikuti praktik terbaik yang telah berlaku secara internasional. Termasuk mengambil pelajaran atas kasus default yang pernah terjadi sebelumnya di Korea Exchange pada tahun 2014, dan Nasdaq Clearing di Eropa pada tahun 2018, yang dipicu akibat kelemahan praktik manajemen risiko pada CCP,” ujar di Jakarta, Kamis (12/09/2024).
Pada kesempatan ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut CCP merupakan pihak di tengah yang menjadi lawan transaksi bagi semua pelaku transaksi atau anggotanya. Sehingga, CCP bertindak sebagai penjual bagi seluruh pembeli, dan menjadi pembeli bagi seluruh penjual. Dengan demikian, CCP bisa menurunkan risiko kredit pihak lawan.
“CCP ini akan menjadi game changer. Satu, volume transaksinya akan lebih tinggi. Kedua, risiko kreditnya akan lebih rendah. Jadi, pembentukan harganya lebih tinggi. Sehingga, bisa menurunkan biaya (yield) utang pemerintah,” ungkap Perry.
Lebih lanjut, Perry mengungkap 3 (tiga) potensi risiko dari pengembangan CCP, diantaranya risiko bisnis, risiko kepesertaan, hingga risiko operasional. BI juga telah mempersiapkan upaya mitigasi risiko sejak dini, seperti pada tahapan seleksi kepesertaan anggota CCP.
“Kalau di ranking memang risiko operasional menjadi yang tertinggi. Karena ada risiko dari pihak bank, KPEI, hingga BI. Sehingga, risiko infrastruktur operasional ini menjadi concern kami. Kami juga sudah kerja sama dengan OJK untuk bersama-sama dalam mengawasi,” urai Gubernur BI itu.
Menutup keterangannya, Gus Irawan Pasaribu juga berpesan kepada BI untuk memperkuat rencana kontijensi dan kerangka kerja resolusi yang akan dilakukan CCP apabila dihadapkan dengan situasi krisis yang mengharuskan untuk penyelesaian masalah likuiditas dan solvabilitas. Sekaligus, memitigasi dampak sistemiknya terhadap stabilitas sistem keuangan.
“Untuk itu, kami berharap agar protokol manajemen krisis, rencana resolusi, dan pemulihan ini juga dapat dikembangkan dan dielaborasi lebih lanjut dalam roadmap CCP nanti,” tutup Politisi Fraksi Gerindra ini.
