JAKARTA, kaldera.id- Komisi XI DPR RI berharap di masa pandemi Covid-19 ini, agar proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa memberikan perubahan yang signifikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah harus terus dijaga, agar proses recovery perekonomian nasional berjalan dengan baik. Proses recovery bisa diawali dari daerah melalui program-program PEN yang telah dibentuk oleh Pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Kamis (25/3/2021), di Jakarta, menyebutkan bahwa ada beberapa daerah nanti dalam pemulihan ekonomi akan menjadi tempat pengembangan industri dan menjadi salah satu daerah yang akan men-support daerah lain.
Di saat yang sama dia menekankan, setiap program pemerintah pusat di daerah harus melibatkan pemerintahan di daerah. Karena antara kebutuhan SDM yang akan ada di industrial park tersebut atau pengembangan kawasan industri harus memprioritaskan masyarakat sekitar. “Jangan sampai industrinya dibangun, tetapi tenaga kerjanya justru datang dari luar. Setiap pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat harus memiliki dampak kepada masyarakat di sekitar tempat pembangunan tersebut,” ungkapnya.
Dia menambahkan berdasarkan pemaparan yang disampaikan ke depannya ada daerah yang akan melakukan transformasi berbasis pertanian menjadi industri tanpa meninggalkan pertaniannya sebagai basis pertumbuhan.
Dia berharap transformasi berbasis pertanian menjadi industri tanpa meninggalkan sector pertaniannya sebagai basis pertumbuhan. Pemerintah ketika membuat program-program di daerah harus selalu berkoordinasi dengan pemda, dan melihat potensi dari masing-masing daerah. Sehingga antara program pembangunan yang diinisiasi pemerintah pusat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) dapat berkesinambungan.
“Sudah saatnya pemerataan pembangunan dalam konteks kebijakan fiskal dengan memperbanyak transfer ke daerah maupun kebijakan-kebijakan inisiasi pembangunan, itu memang harus titik beratnya kepada daerah. Karena Indonesia ini sangat luas ketika terjadi sentralistik pembangunan kebijakan fiskal maka menurut saya pemerataan pembangunan menjadi tidak terjadi dan daerah harus diikutsertakan di dalam pemerataan pembangunan,” tuturnya. (finta rahyuni)
