JAKARTA, kaldera.id- Anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu meminta agar pihak perbankan harus memperkuat perlindungan data nasabah. Sebab, menurutnya, persoalan kebocoran data kian marak terjadi di Indonesia. Terlebih, setelah peretas Bjorka yang mengaku berhasil membobol sejumlah data pribadi milik pejabat negara.
“Ini sungguh mengerikan ketika data pribadi kita diumbar dan diperjualbelikan. Karenanya, jangan sampai data nasabah di perbankan pun nantinya bisa diretas akibat kurangnya sistem perlindungan dan pencegahan yang dimiliki perbankan. Apalagi, ketika perbankan mulai berbondong-bondong untuk mengembangkan sistem layanan digital. Pastinya, harus menjamin pula keamanan data nasabah dari berbagai serangan siber,” kata Gus Irawan, di Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Lebih lanjut, Gus Irawan juga mempertanyakan belanja modal yang dialokasikan BNI untuk mempertebal perlindungan data nasabah, terutama untuk pengembangan infrastruktur TI, digitalisasi, hingga keamanan siber (cybersecurity). “BNI jangan sampai terlena dan kecolongan. Apalagi tadi BNI juga memaparkan bahwa transaksi mobile banking-nya terus tumbuh. Jangan sampai sudah ada korban, baru malah pontang-panting untuk memperkuat sistem keamanannya,” kata dia tegas.
Selain itu, anggota komisi XI ini pun mendorong BNI untuk terus memberikan edukasi kepada nasabah akan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi perbankan agar tidak disalahgunakan. “Kita harus ingatkan nasabah untuk rahasiakan PIN maupun password. Tak terkecuali, edukasi juga modus-modus penipuan yang marak terjadi. Misalnya, tahun lalu sempat beredar akun Customer Care palsu yang mengatasnamakan BNI yang menipu nasabah. Ini perlu jadi pelajaran agar tidak terulang kembali,” tuturnya.
Kemudian, dia juga berpesan kepada BNI untuk tetap menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil dalam penyesuaian suku bunga kredit. Ini lantaran Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,25 basis poin (bps).
“Sehingga, mereka tetap tertarik untuk mengambil kredit dari BNI guna mendukung kegiatan usahanya. Tapi di sisi lain, mereka juga tetap mampu untuk membayar cicilan tiap bulan. Karenanya, kebijakan penyesuaian suku bunga kredit ini harus dilakukan secara hati-hati, selektif, dan bertahap. Terutama agar memperhatikan dampak kenaikan terhadap kondisi usaha debitur yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi,” ucapnya.(rel/arn)
