PADANGSIDIMPUAN, kaldera.id- Anggota DPR RI Komisi XI, Gus Irawan Pasaribu, menyayangkan sikap Pemerintah Kota Padangsidimpuan, yang belum membayarkan dana insentif tenaga Kesehatan (Nakes).
Diketahui, insentif nakes di RSUD Padangsidimpuan belum dibayarkan sejak April 2020 hingga Juli 2021. “Atas nama Fraksi Gerindra DPR-RI, saya sangat merasa prihatin dengan kebijakan Pemkot Padangsidimpuan yang belum membayarkan honor nakes di RSUD Padangsidimpuan,” kata Gus Irawan, Jumat (6/8/2021)
Gus Irawan menilai, Walikota Padangsidimpuan, sebagai pemegang kebijakan di daerah tersebut, dianggap tidak menghargai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dalam beberapa kesempatan, Presiden selalu menyampaikan, tenaga kesehatan tersebut pahlawan terdepan dalam melawan Covid-19. Tapi di Padangsidimpuan, hak-hak nakes sebagai pahlawan terdepan tidak diberikan,” imbuhnya.
Politisi Gerindra itu menegaskan, tidak ada alasan Wali Kota Padangsidimpuan untuk tidak membayarkan hak-hak nakes. Kkarena mereka berhubungan langsung dengan penyakit yang mematikan itu.
“Selama 1,5 tahun, bukan waktu yang singkat bagi nakes yang bekerja di RSUD Sidimpuan untuk menunggu realisasi insentif mereka,” tegas Gus Irawan Pasaribu.
Terpisah, Dirut RSUD Padangsidimpuan, Masrip Sarumpaet mengakui bahwa insentif nakes di RSUD Padangsidimpuan belum pernah dibayarkan. “Memang belum ada penyelesaian masalah intensif itu,” beber Sarumpaet.
Dijelaskannya, tak dibayarnya hak petugas itu dikarena tahun 2020 intensif nakes menggunkaan anggaran dari Dipa Kementerian Kesehatan dan ditahun tersebut dua direktur rumah sakit menjabat sebelum dirinya dilantik maret 2020.
“Bulan April ke Juli dirutnya Bu Tetty yang masa itu Rp1,2 miliar dan Agustus 2020 ke Maret 2021 dirutnya pak Sofyan Subri Kadis Kesehatan dengan jumlah Rp2,7 miliar. Jadi untuk pembayaran di masa jabatan itu mungkin masih ada kendala kenapa tidak dibayarkan,” kata Masrip Sarumpaet yang juga mantan Dirut RSU Sibolga.(finta rahyuni)
