MEDAN,kaldera.id – Plt Walikota Medan, Akhyar Nasution diwakili Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Pulungan Harahap mengungkapkan, Pemko Medan akan mengikuti regulasi dan aturan yang menjadi amanat serta mandat presiden dalam penyederhanaan birokrasi.
Tujuannya untuk membentuk birokrasi yang lebih dinamis, lincah dan profesional dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
“Tentunya kami akan melakukan penyesuaian dengan peraturan pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apalagi jika tujuannya agar pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
Sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami berharap, setiap langkah yang dilakukan mendorong birokrasi semakin efisien dan efektif menuju Indonesia maju,” kata Pulungan usai mengikuti rakor penyederhanaan birokrasi secara virtual, Selasa (11/8/2020).
Rakor sendiri bertujuan untuk membahas perkembangan pelaksanaan dan mengidentifikasi masalah serta merumuskan solusi dari kendala pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang dijumpai.
Kegiatan ini dibuka langsung Wakil Presiden, Ma’ruf Amin ini dan diikuti Menpan-RB RI Tjahjo Kumolo, dan lainnya.
Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengungkapkan, penyederhanaan birokrasi harus dilakukan seluruh instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Dengan harapan, dapat terbentuk struktur birokrasi yang proporsional sehingga mampu menghasilkan keputusan dan kebijakan secara cepat dan tepat.
“Tantangan birokrasi ke depan semakin besar. Oleh karenanya dibutuhkan birokrasi yang efisien, efektif, cepat, tepat dan proporsional,” ujar Wapres seraya berharap momentum penyederhanaan reformasi birokrasi bisa menjadi kesempatan emas untuk membangun birokrasi kelas dunia.
Sementara itu, Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengaku sampai Juli 2020 penyederhanaan birokrasi sudah mendekati 68% dari kementerian dan lembaga.
Dirinya mengungkapkan, Desember menjadi target penyelesaiannya. Adapun bentuk penyederhanaan birokrasi tersebut yakni memangkas level eselon menjadi dua level serta mengganti jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional. (reza sahab)
