AI Ubah Wajah Politik Global, Ketua PWI Sumut: Perang Kini Tak Lagi Sekadar Perebutan Wilayah
Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik saat menyampaikan paparannya dalam Seminar Internasional yang digelar ASPIKOM Korwil Sumut, Senin (20/7/2026).(HO/kaldera)MEDAN, kaldera.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, mengatakan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah wajah politik global dan cara negara-negara berkompetisi dalam memengaruhi opini publik dunia.
Hal itu disampaikan Farianda saat menjadi pembicara pada Seminar Internasional bertajuk “Transformasi Media Politik di Era Kecerdasan Buatan: Peluang, Etika dan Tantangan Demokrasi Global” yang diselenggarakan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Senin (20/7/2026). Kegiatan ini merupakan rangkatan dari pelantikan ASPIKOM Korwil Sumut yang dipimpin Prof. Dr. Anang Anas Azhar, MA
Menurut Farianda, perang modern tidak lagi hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga terjadi di ruang digital melalui pertarungan narasi, informasi, dan persepsi publik.
“Saat ini negara tidak hanya memperebutkan wilayah, tetapi juga memperebutkan opini publik global. Media dan kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari strategi geopolitik yang sangat menentukan,” kata Farianda yang menjadi pembicara bersama Ketum PP ASPIKOM, Prof. Anang Sujoko, M.Si, D.Comm dan Akademisi dari University of Qom Iran, Prof. Qasem Muhammadi, Ph.D.
Pengelola Harian Medan Pos ini menjelaskan, berbagai konflik internasional, seperti ketegangan Amerika Serikat dengan Iran maupun dinamika konflik di kawasan Timur Tengah, menunjukkan bagaimana media digital digunakan sebagai instrumen untuk membangun persepsi masyarakat internasional.
Selain operasi militer, kata dia, perang informasi kini menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan berbagai negara. Melalui media digital, setiap peristiwa dapat dikonstruksi menjadi narasi yang memengaruhi pandangan publik dalam hitungan detik.
“Media bukan lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen diplomasi digital, propaganda, mobilisasi politik, bahkan bagian dari sistem pertahanan suatu negara,” ujarnya.
Farianda juga menyoroti pentingnya kawasan Selat Hormuz sebagai jalur strategis perdagangan energi dunia. Menurutnya, setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada keamanan regional, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi global melalui kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga inflasi di berbagai negara.
Dalam paparannya, Farianda menjelaskan bahwa perkembangan teknologi AI semakin mempercepat transformasi media politik. Berbagai teknologi seperti analisis sentimen, bot media sosial, personalisasi konten, hingga teknologi deepfake kini mampu memengaruhi persepsi masyarakat dalam skala yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya.
“Artificial Intelligence membawa peluang besar bagi demokrasi karena mampu mempercepat penyebaran informasi, memperkuat pemeriksaan fakta, meningkatkan partisipasi publik, serta membantu analisis kebijakan berbasis data,” katanya.
Farianda juga mengingatkan bahwa perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan serius bagi demokrasi di berbagai negara. Penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, echo chamber, polarisasi politik, hingga penggunaan deepfake terhadap tokoh publik merupakan ancaman nyata yang harus diantisipasi bersama.
“Jika tidak dikelola secara etis, AI justru dapat memperbesar polarisasi masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media maupun institusi demokrasi,” ujarnya.
Karena itu, Farianda menilai pengembangan AI harus diiringi tata kelola yang kuat melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pengawasan manusia (human oversight), serta tanggung jawab platform digital.
Dia menegaskan bahwa masa depan demokrasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah, media, akademisi, perusahaan teknologi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
“Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat demokrasi dan perdamaian, bukan memperdalam konflik maupun manipulasi informasi. AI harus digunakan untuk kepentingan publik dengan tetap menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab bersama,” tutur Farianda.(efri s/red)
Pos Terkait
