PADANGSIDIMPUAN, kaldera.id – Sejak pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dimulai yang akan berakhir Kamis (29/08/2024), tak satupun partai politik di Tapsel yang berminat mendukung calon petahana Dolly Pasaribu. Menyatakan minat saja tidak, apalagi tertarik.
Hal itu terkonfirmasi setelah diketahui semua partai politik di Tapsel memberikan dukungannya kepada pasangan Gus Irawan Pasaribu-Jafar Syahbuddin Ritonga. Kondisi ini pun membantah berbagai informasi yang tersebar di berbagai WA grup yang menyatakan Dolly Pasaribu sudah negosiasi dengan enam partai. Nyatanya satu parpol pun tak berminat mendukung calon petahana tersebut.
Keengganan partai politik untuk mendukung Dolly Pasaribu sebenarnya sudah diketahui jauh-jauh hari. Apalagi strategi Dolly Pasaribu yang tidak serius membangun komunikasi dengan partai politik. Ujug-ujung mengakomodir partai politik, dia malah diduga berjibaku dengan aparat pemerintahan untuk menggalang dukungan dari KTP warga yang sebagian besar malah mengadukannya kemudian.
Hingga saat ini proses pengaduan warga masih bergulir di Bawaslu Tapsel dan Poldasu. Di Poldasu, Dolly sudah sempat dipanggil untuk diperiksa. Dugaan pemalsuan dukungan untuk verifikasi faktual makin mengemuka ketika situasi Pilkada di Jakarta menghadapi kondisi serupa. Mantan Menkumham Mahfud MD sempat menyatakan memalsukan dukungan tanpa sepengetahuan pemilik identitas melalui pengumpulan KTP untuk kepentingan verifikasi faktual adalah tindak pidana. Sehingga kasus Dolly yang sudah diadukan ini pun masih terus bergulir.
Sebagian opini yang berkembang di masyarakat menyatakan tindakan Dolly itu dianggap tidak menghargai keberadaan partai politik di Tapsel bahkan mengabaikan peran partai politik dalam membangun Tapsel. Kemudian di sisi lain dia diduga membentuk tim mengumpulkan KTP sebagai bukti dukungan tanpa disetujui pemiliknya.
Padahal di 2019 lalu saat maju dengan Rasyid Assaf Dongoran, dia didukung tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Tapsel yaitu PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PAN, dan Partai Demokrat. Ketujuh partai itu mau menyerahkan dokumen dukungan juga karena dibantu oleh Gus Irawan Pasaribu dan Syahrul M Pasaribu yang keduanya merupakan adik dari Panusunan Pasaribu (ayah Dolly).
Namun di sepanjang periode pertama, kinerja Dolly dinilai tak memuaskan dan tak sesuai dengan rencana yang disusun untuk memajukan Tapsel. Itulah kemudian yang membuat Gus Irawan Pasaribu prihatin kemudian memutuskan maju di menjadi Bupati Tapsel walaupun harus berhadapan Dolly Pasaribu yang dulu diantarkannya menjadi bupati.
Saat ditanya kepada Gus Irawan, kemarin, bagaimana pendapatnya harus melawan keponakan sendiri, mantan direktur utama Bank Sumut tiga periode dan anggota DPR RI tiga periode tersebut menyatakan bahwa kehadirannya maju di Tapsel sebagai bentuk keprihatinan.
“Saya prihatin dengan kondisi Tapsel hari ini. Kalaupun harus berhadapan dengan Dolly Pasaribu, itu adalah konsekuensi. Untuk menebus rasa bersalah saya, karena dulu turut memberi kepercayaan kepadanya. Tapi seiring waktu apa yang dijalankan tidak sesuai,” katanya.
“Memang jika dilihat silsilah tentu kita memiliki hubungan keluarga. Tapi agar kondisi Tapsel yang memprihatinkan tidak berlanjut kita harus mengikuti kontestasi ini. Katakanlah ini bagian dari menebus rasa bersalah karena mendorongnya waktu itu sebagai bupati tapi ternyata berbaga indikator kinerja tidak menunjukkan laju yang lebih baik dibanding daerah-daerah di sekitar Tabagsel,” katanya.
Majunya Gus Irawan Pasaribu di Tapsel menjadi tekanan tersendiri bagi Dolly Pasaribu. Apalagi struktur dukungan dari parpol tidak didapatkannya. Informasi yang dihimpun di lapangan mengubah strategi kampanye Dolly Pasaribu dengan konsep playing victim. Seolah-olah dia menjadi obyek yang terzolimi dengan kehadiran Gus Irawan Pasaribu.
Hal itu muncul di media sosial termasuk instagram, tiktok dan platform lainnya. Padahal dugaan mengarahkan ASN untuk memback up nya di pilkada Tapsel ini juga tersebar di media sosial termasuk dalam pertemuan-pertemuannya saat mengunjungi warga. Hal ini pun sudah diadukan ke Bawaslu Tapanuli Selatan.
Adalah anggota DPRD dari Partai Golkar Edison Rambe didampingi tim kuasa hukum dari Law Office & Advokat Irwansyah Nasution and Partners. Dari berkas yang diterima laporannya bernomor : 041/PL/PB/KAB.02.24/VIII/2024 tertanggal 6 Agustus 2024.
Edison Rambe kepada media membenarkan hal tersebut. “Benar saya ada melaporkan Dolly sebagai Bupati,” katanya. Dia menjelaskan laporan yang dibuat terkait video yang beredar, dimana dalam video tersebut Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Pasaribu diduga mengumpulkan masyarakat dengan menggunakan Kepala Lingkungan, Lurah, Camat Sayurmatinggi dan dihadiri oleh beberapa Kepala Dinas dan mengarahkan Camat, Lurah dan perangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan penyisiran kepada masyarakat yang tidak mendukung.
Karena banyaknya pengaduan dan tekanan itu pula yang diduga membuatnya memilih strategi playing victim atau seolah jadi pihak yang teraniaya.
