DPRD Medan Sampaikan Pemandangan Umum Fraksi atas Ranperda P-APBD 2025
Sejumlah fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (2/9/2025).
MEDAN, kaldera.id – Sejumlah fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (2/9/2025).
Paripurna yang digelar secara daring ini diikuti Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bersama Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap dari Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sudirman.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Rajuddin Sagala dan Zulkarnain.
Fraksi PKS melalui anggota DPRD Doli Indra Rangkuti mengapresiasi upaya Pemko Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui bimbingan teknis Penilai Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Kami berharap kegiatan ini menciptakan keadilan dalam penilaian PBB-P2, sehingga masyarakat tidak terbebani,” ujar Doli.
Selain itu, Fraksi PKS meminta agar alokasi anggaran P-APBD memprioritaskan pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan drainase di tingkat kelurahan hingga lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus meminimalisir banjir.
Anggota DPRD Medan Tia Ayu Anggraini yang mewakili Fraksi Gerindra menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Fraksi Gerindra meminta Pemko Medan untuk menyiapkan langkah strategis dan jitu guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kami juga ingin mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya apa yang direncanakan untuk mengoptimalkannya,” jelasnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem melalui Afif Abdillah menyoroti proyeksi pendapatan daerah yang turun dari Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun setelah perubahan.
“Kami memahami kondisi ekonomi saat ini. Penyesuaian ini diharapkan dapat memaksimalkan penyerapan pendapatan serta mempercepat kesinambungan program pembangunan yang telah direncanakan,” kata Afif.
Selain itu, Nasdem menyoroti pentingnya perhatian Pemko terhadap pelaku UMKM melalui program bantuan yang nyata. Fraksi ini juga meminta Pemko lebih serius memantau program Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Kami mendukung penuh UHC premium yang dicanangkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui progres persiapan pelaksanaan UHC premium tersebut,” tambah Afif.
Sebelum rapat paripurna ditutup, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen menyerahkan berkas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD kepada Wali Kota Medan Rico Waas untuk ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. (Reza)
Pos Terkait
